Bek Persib Fabiano Dijadwalkan Uji Kelayakan WNI Pekan Depan

Jakarta, CNN Indonesia -- Bek Persib Bandung Fabiano Beltrame dijadwalkan uji kelayakan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) di hadapan Komisi X DPR-RI pekan depan.

Ketua Komisi X DPR RI, Djoko Udjianto mengatakan saat ini sudah mendapatkan surat dari Presiden Joko Widodo yang ditujukan kepada ketua dewan. Selanjutnya, ketua dewan sudah menugaskan Komisi X untuk membahas rekomendasi naturalisasi Beltrame.

Lihat juga: Herry IP: Saya Belum Menangis Lagi Sejak Olimpiade 2000

Namun, saat ini Komisi X masih menjalani reses dan baru berakhir pada Jumat (16/8). Komisi X bakal menggelar rapat dengan Kemenpora sekaligus memanggil Beltrame untuk uji kelayakan.

"Kami sudah beritakan kepada sekretariat untuk mengagendakan pemanggilan Beltrame antara tanggal 20 sampai 24 Agustus. Karena Komisi X ada kunjungan ke luar setelah reses," ujar Djoko melalui sambungan telepon kepada CNNIndonesia.com, Kamis (15/8).

Fabiano Beltrame berasal dari Brasil. (CNN Indonesia/Huyogo)

Terkait usia pesepakbola yang dinaturalisasi sudah lebih dari 30 tahun, Djoko menyebut hal itu bukan sebagai pertimbangan utama. Menurutnya, Persib mengajukan Beltrame bukan hanya sebagai pemain, tapi juga jadi pelatih ke depannya.

"Kalau nanti sudah selesai [naturalisasinya] dan dia punya kemampuan skill sepak bola yang baik nanti kami tes lagi apakah yang bersangkutan mampu atau tidak. Tapi prinsipnya dia mengajukan sebagai WNI dan dia sudah memiliki persyaratan minimum. Bukan soal usia, namanya manusia untuk mengajukan WNI dia harus tunduk dengan aturan di Indonesia," jelasnya.

Lihat juga: Usai Dipukul, Bayu Gatra Sedih Rizky Pora Dicoret Timnas

Djoko menjelaskan, seseorang yang sudah lolos persyaratan minimum WNI, baru akan diuji kelayakannya di tingkat DPR melalui Komisi X. Misalnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menghafal Pancasila.

"Jadi nanti Beltrame kami uji kelayakannya di depan seluruh anggota Komisi X yang datang. Begitu rapat nanti memutuskan, Komisi X akan membuat rekomendasi yang ditujukan kepada pimpinan dewan untuk disampaikan kepada pemerintah. Prosesnya persis seperti Dutra kemarin," terang Djoko. (ttf/bac)