DPR Klaim Kemenpora Sepakat Tunda PON 2020

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengklaim pihaknya bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sepakat menunda penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 di Papua yang dijadwalkan berlangsung mulai 20 Oktober-2 November 2020 mendatang.

Syaiful mengatakan kesepakatan itu tercapai dalam Rapat Kerja yang diselenggarakan pihaknya bersama Kemenpora secara virtual pada Selasa (14/4).

Lihat juga: Khabib Tersingkir pada Pertarungan UFC di Bulan Mei

"Kami menyepakati PON ditunda karena pandemi Covid-19 ini," kata Syaiful dalam keterangannya, Rabu (15/4).

Salah satu faktor yang menjadi alasan penundaan PON 2020 adalah belum ada tanda-tanda pandemi virus corona akan berakhir. Wabah Covid-19 ini dikhawatirkan akan mengganggu persiapan penyelenggaraan PON 2020.

Contoh persiapan PON 2020 yang terganggu adalah, pengadaan alat olahraga secara lelang. Pengadaan itu seharusnya digelar April dan tuntas pada Juni hingga Juli 2020. Namun hingga kini hal itu belum terlaksana.

Kemenpora sebut keputusan menunda PON 2020 di tangan Presiden Joko Widodo. (Lukas-Biro Setpres)

Syaiful melanjutkan persoalan penundaan PON 2020 ini selanjutnya diserahkan kepada Menpora Zainudin Amali.

"Sebab, ada negara-negara pembuat peralatan olahraga sekarang tidak siap karena pandemi Covid-19 juga. Mungkin ada yang harus dibeli di Eropa, China atau Jepang, praktis mereka enggak bisa padahal PON tinggal lima bulan lagi," tutur politikus PKB itu.

[Gambas:Video CNN]
Persiapan atlet juga disebut sebagai aspek lain yang terganggu akibat wabah Covid-19. Begitupun dengan persiapan arena, karena Papua sudah dilakukan pembatasan sejak sebulan lalu. Meski demikian, pembangunan arena PON tetap berjalan.

"Pengiriman barang dan lain-lain juga mengalami penundaan semua," ucap Syaiful.

Sementara itu, pihak Kemenpora mengaku belum memutuskan soal penundaan PON 2020. Sesmenpora Gatos S. Dewa Broto mengatakan keputusan penundaan PON 2020 ada di tangan Presiden RI Joko Widodo.

Lihat juga: Menolak Bertarung, Mike Tyson Sebut Foreman Binatang

"Artinya, Pak Menpora belum memutuskan, karena yang berhak memutuskan itu Presiden. Sebagaimana tanggal 26 Agustus 2019 dahulu dalam rapat terbatas, Presiden memutuskan cabor berkurang dari 47 jadi 37," ujar Gatot.

"Pak Menteri [Zainudin Amali] nanti jika ada ratas akan membawa dokumen permintaan DPR tersebut sambil memaparkan plus-minus jika PON Oktober 2020 atau Oktober 2021," kata Gatot melanjutkan. (mts/ttf/sry)