Sesmenpora Ungkap Alasan Honor dan Bonus INASGOC Belum Cair

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Menpora (Sesmenpora) Gatot S Dewa Broto menjelaskan alasan honor enam bulan pada 2016 dan bonus Panitia Penyelenggara (Panpel) Indonesia Asian Games Organizing Committee (INASGOC) belum juga cair sampai saat ini.

Gatot mengatakan dana honor dan bonus Panpel INASGOC ada di Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (BLU LPDUK) Kemenpora. Dana tersebut bersumber dari sponsor dan pengelolaannya mengikuti aturan Kemenpora dan negara.

Lihat juga: Bantu Tim, Fabregas Usul Tak Digaji Demi Bayar Staf Klub

Hasil peninjauan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebut dari Rp12 miliar yang tersedia, hanya Rp5 miliar yang berhak untuk dikeluarkan. BPKP menyetujui jumlah itu dengan catatan pemberian honor tidak merata untuk seluruh panitia INASGOC, artinya ada yang dapat dan ada yang tidak.

BPKP disebut Gatot sudah memberikan hasil review dana sebesar Rp5 miliar tersebut ke Kemenpora sejak Desember 2019. Namun Kemenpora takut timbul kegaduhan jika uang tersebut tetap dibayarkan sesuai arahan BPKP.

Oleh karena itu, Kemenpora memutuskan untuk menunda pembayaran gaji panpel INASGOC selama enam bulan sejak Januari sampai Agustus 2016.

"Kenapa kami pending? Karena tidak ada yang bisa menjamin jika itu diberikan tidak akan bermasalah dengan hukum. Kemenpora tidak ada maksud menahan, tapi kalau auditor menyebut yang berhak hanya sekian orang, tidak bisa semua, siapa yang bisa jamin Kemenpora tidak digugat?"

"Kami bukan mempersulit, hasil review sudah disampaikan ke BPKP. Uangnya ada, tapi penggunaannya harus sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan korbankan Kemenpora, kasihan kantor ini sudah terlalu lelah untuk sembarangan. Meskipun itu hak mereka sebagai panitia INASGOC," kata Gatot kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/4).

Menyoal bonus, Gatot menjelaskan Wapres Jusuf Kalla menyetujui diberikannya bonus kepada Panpel INASGOC sebesar dua kali gaji. Namun, pencairannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk memiliki dasar hukum yang jelas yakni melalui Peraturan Presiden (Perpres).

[Gambas:Video CNN]

Pembahasan bonus juga sudah dilakukan antara Kemenpora dengan Kementerian Keuangan, BPKP, dan Setneg pada Mei 2019. Namun, Setneg menyebut bonus biar diselesaikan di level Kemenpora saja, sehingga Perpres tak jadi diteken Presiden.

Anggaran sebesar Rp12 miliar itu pun kini ada di BLU-LPDUK Kemenpora dan sudah mendapatkan persetujuan dari Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu dikeluarkan untuk bonus. Namun pencairannya tetap harus sesuai dengan ketentuan negara yang berlaku.

"Pak Imam [Menpora Imam Nahrawi] waktu itu pernah minta tolong ke saya untuk minta dibuatkan fatwa hukum ke Kejaksaan Agung. Sudah keluar fatwanya tapi redaksionalnya ada kesalahan dan sampai sekarang kelanjutannya tidak jelas. Perpres juga belum keluar, jadi tidak ada acuan hukum yang jelas untuk kami menyalurkan uang bonus itu," jelas Gatot.

"Kalau kami berikan begitu saja honor dan bonus itu, siapa yang bisa jamin itu tidak jadi temuan BPK? Sementara di Kemenpora masih banyak temuan BPK lain terkait aset INASGOC," tegasnya.

Sebelumnya, muncul petisi di Change.org bertajuk "Bayarkan Gaji dan Insentif PANITIA PELAKSANA ASIAN GAMES 2018." Dalam deskripsi di petisi tersebut tertulis total honor dan insentif yang tertunggak untuk 750 orang dan belum dibayarkan berjumlah Rp27,1 miliar.

Lihat juga: Ronaldinho Tak Pernah Membayangkan Mendekam di Penjara

Sejak 17 jam yang lalu, sudah 381 orang dari target 500 orang menandatangani petisi yang dibuat seseorang bernama Prakarsa Sandi tersebut.

"Tidak usah jauh-jauh, saya termasuk orang yang honor dan bonusnya juga belum dibayarkan. Saya menjabat sebagai Wakil Ketua INASGOC, total hak saya di sana masih ada Rp191 juta," terang Gatot. (ttf/jal)