Kepala Unit Stadion Tenis dan Madya Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Yainur Arifin mengatakan pihaknya sempat dibuat bingung PSSI soal jadwal latihan Timnas Indonesia di Stadion Madya.
Menurut Yainur kepada CNNIndonesia.com, Kamis (6/8) malam, PSSI beberapa kali melakukan perubahan jadwal rencana TC itu. Perubahan itu dimulai sejak akhir Juli, sampai akhirnya latihan tim asuhan Shin Tae Yong itu resmi dimulai pada Jumat (7/8).
Padahal, pihak GBK juga memiliki kewenangan menyewakan Stadion Madya tersebut kepada masyarakat umum untuk menutupi biaya perawatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi begini, mereka belum pasti masih maju-mundur, maju-mundur. Sementara ini baru kasih jadwal buat dua hari. Jadwal selanjutnya katanya masih menunggu pelatih mau latihannya kapan," ujar Yainur.
Lihat juga:Gelar Dybala Ancaman Keretakan di Juventus |
"Ya kami kerepotan mengurus jadwal. Kami memang prioritas untuk negara, pelatnas kami utamakan. Ini juga berhubung masih PSBB transisi jadi peminat sewa Stadion Madya belum banyak," ucap Yainur menambahkan.
Yainur menjelaskan, awalnya PSSI memberikan down payment (DP) atau uang muka sekitar Rp30 juta untuk sewa Stadion Madya selama dua minggu mulai 23 Juli sampai 8 Agustus, namun latihan dibatalkan.
PSSI kemudian memberikan jadwal baru ke pengelola GBK terkait penggunaan Stadion Madya untuk TC Timnas Indonesia mulai 1-9 Agustus. Lagi-lagi latihan kembali dibatalkan dan jadwal baru menyebut TC bakal dimulai Jumat (7/8).
"Jadi pertama kali surat PSSI itu sewa dua minggu mulai dari 23 sampai 8 Agustus. Pas tanggal 23 dikonfirmasi, katanya ada masalah internal lalu diundur. Kemudian diundur lagi, saya bilang kalau diundur bikin surat. Akhirnya bikin surat menjadi tanggal 1-9 Agustus."
"Tanggal 1 Agustus kami tanya lagi, mundur lagi. Katanya, besok tanggal 7 Agustus. Katanya, tidak berubah lg, sudah fix. Besok latihan sore, tanggal 8 Agustus latihan pagi," jelas Yainur melanjutkan.
Terkait biaya, PSSI diminta pengelola GBK untuk tetap bayar sesuai tarif yang diberlakukan. Jika menginginkan sewa gratis, PSSI harus menyertakan Surat Keputusan (SK) dari Kemenpora. Namun, kali ini PSSI tidak melampirkan SK yang dimaksud.
Di sisi lain, PSSI juga sudah mendapat kucuran dana fasilitas sebesar Rp50,6 miliar dari Kemenpora untuk keperluan Timnas Indonesia U-19 dalam persiapan menuju Piala Dunia U-20 2021. Salah satu penggunaan anggaran itu ditujukan untuk akomodasi dan latihan Timnas Indonesia U-19, termasuk sewa tempat latihan.
"Gratis kalau ada surat dari Kemempora, ini kan tidak ada surat. PSSI tidak mencantumkan SK itu. Pelatnas ada dua macam, ada yang dibiayai negara, ada juga yang dibiayai PB sendiri," kata Yainur jelasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Sesmenpora Gatot S Dewa Broto mengaku menyayangkan PSSI yang tidak menggunakan Peraturan Menteri Keuangan terkait penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pelatnas yang dihargai Rp0. Namun, Gatot menegaskan itu adalah ranah PSSI.
"Anggaran yang kami fasilitasi itu termasuk untuk sewa tempat latihan. Tapi kalau tidak digunakan ya tidak apa-apa, mungkin PSSI ada sumber keuangan lain. Bagi kami tidak masalah. Cuma sayang saja, padahal SK yang dimaksud sudah dikoordinasikan dengan Deputi IV, tinggal dibuatkan."
"GBK butuh uang. Di sisi lain, PSSI kepentingan nasional. Sebenarnya tinggal koordinasi saja. Kalau minta privilege kami bisa fasilitasi, toh biasanya urusan dengan GBK, PSSI lebih paham dari kami. PSSI bisa kok tanpa kami," terang Gatot.
(ttf/bac)