WAWANCARA KHUSUS

APPI: Hak Pemain Liga 1 Harus Dipenuhi jika Terkena Covid-19

CNN Indonesia | Jumat, 25/09/2020 20:27 WIB
APPI berharap digelarnya kompetisi Liga 1 dan Liga 2 di tengah pandemi virus corona tidak sampai merugikan hak pemain. APPI ingin pemain tidak dirugikan dengan liga di tengah pandemi virus corona. (ANTARA FOTO/ARI BOWO SUCIPTO)
Jakarta, CNN Indonesia --

PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) resmi bakal kembali menggulirkan kompetisi Liga 1 dan Liga 2 pada Oktober 2020 di tengah pandemi covid-19. Namun, Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) menilai banyak hal yang belum tuntas.

Lanjutan Liga 1 2020 akan dimulai pada 1 Oktober sampai 28 Februari 2021 yang terpusat di Pulau Jawa tanpa degradasi. Sedangkan Liga 2 mulai 17 Oktober sampai 5 Desember 2020 yang dibagi menjadi empat grup dan finalis berhak lolos ke Liga 1.

General Manager APPI Ponaryo Astaman mengatakan wadah bagi pesepakbola profesional itu telah berulang kali berkomunikasi dan berkoordinasi dengan LIB dan PSSI untuk memastikan kesiapan regulasi dan protokol selama kompetisi kembali bergulir saat pandemi. Hal itu dilakukan untuk memastikan tidak ada celah yang dapat merugikan hak pemain.


Satu hal yang ditegaskan APPI, pemenuhan hak pemain oleh klub menjadi hal yang wajib diawasi. Terlebih dengan regulasi penambahan kuota pemain dalam lanjutan kompetisi.

Bagaimana kesiapan APPI jelang bergulirnya lanjutan Liga 1 dan Liga 2 2020 di tengah pandemi? Berikut wawancara khusus CNNIndonesia.com bersama Ponaryo Astaman:

Bagaimana persiapan APPI menyambut gelaran kompetisi saat pandemi covid-19?

Sesuai yang kami pikirkan dalam mempersiapkan kelanjutan kompetisi salah satunya adalah proses renegosiasi gaji antara pemain dan klub. Sampai sekarang pada kenyataannya implementasi soal gaji ini bervariasi jumlahnya dan berbeda-berbeda di setiap klub.

Apa yang tertuang dalam SKEP (Surat Keputusan) PSSI tentang nilai kontrak dalam kelanjutan liga pun berbeda dengan rekomendasi dan komunikasi terakhir dengan PSSI lewat Sekjen. Untuk ini APPI telah bersurat.

Akhirnya secara umum pemain bernegosiasi dengan klubnya masing-masing. Ada yang secara kolektif, ada yang secara individu. Ada pemain dan klub yang setuju dengan 50 persen gaji, ada yang 50 persen kontrak menyesuaikan DP (down payment) yang telah diterima. Bahkan ada yang di bawah 50 persen karena DP yang sudah dibayarkan jumlahnya cukup besar.

Mantan gelandang Timnas Indonesia, Ponaryo Astaman.APPI tidak ingin aturan PSSI menekan proses renegosiasi. (CNN Indonesia/M. Arby Rahmat Putratama H)

Ada juga yang jumlahnya di atas SKEP PSSI. Ada juga yang tidak sepakat kemudian memilih mundur. Ada yang sepakat tapi proses pembayarannya dilakukan dengan skema berbeda artinya sampai kompetisi selesai masih ada pembayaran yang akan dilakukan oleh klub kepada pemain.

Artinya meski sudah ada SKEP PSSI sebagai acuan renegosiasi, tapi prosesnya yang paling berhak menentukan tetap ada di pemain dan klub, dan itu hal tidak bisa diganggu gugat. Karena yang paling berkepentingan dalam renegosiasi itu pemain dan klubnya.

Peran PSSI dalam persoalan kontrak pemain di masa pandemi ini seperti apa?

Keputusan PSSI sebagai acuan. Silakan negosiasi dengan acuan yang ada. Tapi acuan itu bukan jadi alasan untuk menekan saat proses renegosiasi berjalan.

Soal hasil dari proses renegosiasi itu seperti apa, tergantung pemain dan klub itu sendiri. Hasilnya kan bisa dilihat bervariasi, berbeda-beda. SKEP PSSI hanya acuan, tapi tidak bisa mengurangi dan menghalangi hak pemain untuk bernegosiasi dengan klub.

[Gambas:Video CNN]

Mereka (klub dan pemain) yang paling berhak menentukan kesepakatan seperti apa yang paling cocok dengan kondisi mereka. Terlepas apakah hasilnya nanti sesuai atau tidak sesuai, mengikuti atau tidak mengikuti SKEP PSSI.

Bagaimana tanggapan APPI soal kesiapan protokol kesehatan untuk pemain di kompetisi nanti?

Untuk penanganannya sudah disusun dan dijelaskan di protokol kesehatan dari PSSI atau LIB karena referensi banyak dari kompetisi-kompetisi di Eropa. Langkah-langkah seperti swab test berkala, penyediaan dua bus untuk tim, hotel yang terisolasi, penanganan pemain jika ada yang positif covid-19 saat liga berjalan, sampai panduan di lapangan saat latihan dan pertandingan dari LIB tentu harus ditaati kalau kita ingin liga berjalan lancar dan bukan justru menjadi cluster baru covid-19.

Tapi perlu diingat, kalau nanti ada kasus pemain yang terpapar, ini harus antisipasi dengan memikirkan segala hal termasuk yang terburuk. Kalau sepanjang kompetisi ada pemain yang positif covid-19, tapi tidak bisa kembali lagi untuk berkompetisi dan butuh waktu lama untuk penyembuhan, bagaimana pemenuhan haknya sampai akhir musim?

APPI minta hak pemain tetap dipenuhi sampai akhir musim. Bukan berarti sakit terus selesai di situ. APPI meminta tetap dipenuhi sampai akhir musim terlepas nantinya pemain bisa atau tidak bisa untuk kembali lagi ke kompetisi. Karena dalam hal kelanjutan liga, pemain yang menjadi tulang punggung bisa berjalannya liga ini, mereka menanggung risiko paling besar, sehingga adil jika APPI menuntut perlindungan atau kompensasi bagi para pesepakbola di bagian ini.

Pesepak bola Persik Kediri Nikola Asceric (kiri) menggiring bola dibayang-bayangi pesepak bola Persiraja Banda Aceh Luis Irsandi (kanan) saat pertandingan Liga 1 2020 di stadion Brawijaya, Kota Kediri, Jawa Timur, Sabtu (14/3/2020). ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/foc.APPI menyebut belum ada pemain yang menolak tampil di masa pandemi. (ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani)

Apakah saat ini ada pemain yang tidak berani untuk tampil di Liga 1 karena pandemi covid-19?

Sampai saat ini belum ada. Masalah sejauh ini hanya ada di renegosiasi yang tidak lancar. Perlu jadi catatan, renegosiasi ini bergantung pada niat pemain dan bergantung pada tim.

Pemain asing dan lokal bisa berbeda hasil renegosiasinya. Beberapa pemain asing bisa dapat persentase lebih besar ketimbang pemain lokal. Ini harus jadi pelajaran buat pemain lokal dalam proses negosiasi. Bagaimana mereka menghitung nilai mereka dan mengerti posisi tawar yang mereka punya.

Selain mencapai solusi perlu juga dipahami posisi masing-masing pihak, pemain maupun klub yang menjadi pertimbangan sehingga proses negosiasi adil.

Sebagai pemain juga harus memahami regulasi, seperti apa implementasi regulasi yang ditetapkan FIFA sehingga mempermudah proses negosiasi itu.

Banner Live Streaming MotoGP 2020

Jika di pertengahan musim kembali terjadi force majeure, apa yang sudah disiapkan APPI?

Pertama tentu saja kami berharap semuanya lancar sampai liga selesai. Kalaupun sampai terjadi force majeure, langkah persiapan secara garis besar kami akan berpegang dan berpedoman pada regulasi yang ada.

Kalau di pertengahan jalan situasinya chaos tentu pembicaraan diperlukan antara semua stakeholder yang terlibat untuk mencapai win-win solution. Tujuannya tentu tidak ada pihak yang dirugikan, baik pemain maupun klub.

Bagaimana tanggapan APPI soal regulasi baru di Liga 1 2020?

Beberapa waktu lalu APPI sudah bersurat resmi ke LIB menanyakan regulasi final untuk kelanjutan Liga 1 dan Liga 2 2020. Karena di pertemuan pertama kami, regulasi masih belum final, masih akan dirapatkan dengan para klub, dan lain-lain.

Regulasi yang ada sekarang, kami baru lihat dari media, belum dapat surat resminya dari LIB. Tapi yang kami dapat di lapangan, dengan banyaknya kuota pendaftaran pemain itu rawan terjadi pencoretan pemain.

Kasus ini banyak terjadi di Liga 2, boleh mendaftarkan 30 pemain baru sehingga ada pemain dalam satu klub yang tidak deal [kontrak] dalam proses renegosiasi akhirnya dicoret atau diputus kontraknya.

Untuk ini APPI berpegang pada regulasi. Sehingga kalau ada yang tidak sesuai dengan regulasi akan kami bawa penyelesaiannya secara hukum ke NDRC (badan penyelesaian sengketa sepak bola nasional).

Tanggapan APPI soal penambahan kuota pemain?

Penambahan pemain ini tidak salah untuk antisipasi jika nanti ada pemain yang terpapar covid-19 dalam kelanjutan liga. Juga untuk memberi kesempatan pemain muda tampil di liga untuk keperluan Piala Dunia U-20.

Tapi perlu diingat, dalam rencana melanjutkan kompetisi ini klub berteriak kesulitan finansial. Tapi dengan regulasi yang ada sekarang, bisa menambah pemain baru sampai 30 orang bukankah itu akan menambah pengeluaran klub?

Jangan sampai regulasi ini disalahartikan oleh klub sebagai "kalau nego tidak deal, coret, ganti pemain baru." Karena pencoretan pemain akan menyisakan persoalan pemenuhan hak nantinya.

Menyelesaikan hak pemain yang dicoret plus membayar gaji pemain baru tentu akan menambah pengeluaran klub. Ini bertolak belakang sekali dengan kesulitan finansial yang mereka utarakan saat akan melanjutkan liga. Ini harus dicermati jangan sampai menyisakan masalah lagi di akhir musim soal pemenuhan hak-hak pemain.

Kami sudah berkirim surat resmi soal ini tapi sampai sekarang belum mendapatkan jawaban. Kami akan tetap berkomunikasi.

Apakah masih ada klub yang menunggak gaji pemain jelang kompetisi dimulai kembali?

Ada lima klub Liga 2 yang belum menyelesaikan putusan dari NDRC: PSMS Medan, PSPS Riau, Kalteng Putra, Perserang Serang dan PSKC Cimahi

Mereka yang sudah diputuskan NDRC wajib membayarkan tunggakan kepada pemain, secara tunai dan sekaligus. Sudah ada klub yang melakukan pembayaran dengan cara mencicil memang, tapi bukan itu bunyi putusan dari pengadilan NDRC.

Lewat putusan NDRC yang memenangkan gugatan pemain, maka klub harus melunasi tunggakan kepada pemain. Jika dalam waktu 45 hari setelah dikeluarkannya putusan belum juga dilunasi, maka klub tidak boleh merekrut pemain baru selama tiga periode. Sedangkan keputusan terhadap lima klub itu sudah lewat dari 45 hari.

Kami sudah kirim surat ke PSSI tentang eksekusi keputusan NDRC tersebut. Kalau di FIFA ada komite pemain yang menjadi eksekutor keputusan NDRC, kalau di kita [Indonesia] karena Komite Pemain belum berjalan, idealnya diteruskan melalui Komite Disiplin di PSSI.

Keputusan NDRC ini sekarang menggantung. Sampai sekarang PSSI, baik komite pemain atau komite disiplin tidak melanjutkan untuk mengeksekusi keputusan itu. Kalau tidak berujung, kami akan membuat laporan ke FIPRO atau FIFA, bahwa di Indonesia keputusan NDRC tidak bisa berjalan.

(TTF/har)