PON Papua Bisa Berlakukan Pembatasan Penonton

M Rizki Haerullah, CNN Indonesia | Selasa, 23/03/2021 01:58 WIB
Pembatasan jumlah penonton di tengah pandemi Covid-19 bisa diberlakukan di Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua pada Oktober mendatang. Ketum KONI Pusat Marciano Norman. (Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)
Jakarta, CNN Indonesia --

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat membuka opsi pembatasan jumlah penonton di tengah pandemi Covid-19 pada Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua yang digelar 2-15 Oktober mendatang.

KONI Pusat mengeglar rapat dengan tiga bahasan: kehadiran penonton, kesiapan venue, dan anggaran. Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman yang memimpin rapat tersebut mengatakan kehadiran penonton tergantung perkembangan Covid-19.

"Jika kondisi sudah membaik, PON tahun ini akan digelar sebagaimana PON sebelumnya. Namun, jika perkembangan Covid-19 belum membaik maka penyelenggaraan akan ikuti arahan Satgas Covid-19," kata Marciano Norman dikutip dari situs KONI Pusat.


Apabila kondisi Covid-19 nanti belum kondusif, maka penyelenggaraannya dapat digelar dengan pembatasan jumlah penonton atau tanpa penonton seperti penyelenggaraan Olimpiade Tokyo tahun ini.

Banner Live Streaming MotoGP 2021

Dalam kesempatan itu, KONI Pusat memastikan hanya tinggal tiga venue yang belum rampung yaitu sepatu roda, dayung, dan panahan.

Sedangkan, mengenai masalah pendanaan, Marciano menyampaikan bahwa PB. PON Papua akan menanggung semua biaya akomodasi, transportasi, dan konsumsi selama di Papua sejak H-3 hingga H+2 pertandingan cabor terkait.

"Akomodasi, transportasi, konsumsi selama di Papua itu 100 persen tanggung jawab PB. PON," ujar Marciano.

Namun, yang menjadi masalah saat ini adalah anggaran dari masing-masing kontingen provinsi untuk pembiayaan tiket pesawat dan persiapan PON yang belum sepenuhnya cair.

Marciano Norman berharap berharap Gubernur setempat memberikan dukungan untuk kontingen provinsinya.

"Untuk perhatian khusus harus ada komunikasi ekstra," kata Marciano Norman yang juga akan melakukan komunikasi dengan Menpora dan DPD RI.

Tak sedikit KONI Provinsi yang mengakui mengalami kendala anggaran yang belum cair menjelang PON XX di Papua tahun ini. Hal ini dikeluhkan, di antaranya oleh KONI Maluku Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, NTB, Banten, dan Kalimantan Utara.

KONI Maluku Utara, misalnya, yang mengeluhkan anggaran yang hanya cukup sampai dengan pelatda dan belum cukup untuk menerbangkan kontingen ke Papua.

[Gambas:Video CNN]

(rhr/har)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK