Ojek Daring Minta Pemerintah Buatkan Regulasi
Joko Panji | CNN Indonesia
Rabu, 29 Mar 2017 13:09 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi V DPR menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Asosiasi Driver Online terkait dengan sejumlah masalah transportasi online yang terjadi. ADO meminta, DPR mendesak pemerintah untuk menerbitkan kebijakan yang adil bagi transportasi online, khususnya roda dua.
Ketua Umum ADO Christiansen F.W mengatakan, sampai saat ini pemerintah belum memberikan respon atas permasalahan tranportasi online roda dua. Menurutnya, sikap pasif pemerintah berdampak pada status pengemudi transportasi online.
Oleh karena itu, ia berharap, pemerintah menerbitkan kebijakan bagi transportasi online roda dua. Pasalnya, ia berkata, pemerintah baru mengatur transportasi online roda empat melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2016, tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Tanpa Trayek, yang akan mulai diberlakukan pada 1 April 2017 mendatang.
"Kami ke Komisi V karena rekan pengemudi ojek online roda dua belum memiliki payung hukum. Kami sangat sayangkan," ujar Christiansen di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/3).
Ia menuturkan, dalam RDP ini ADO juga berencana menyampaikan aspirasi soal pemutusan kerja sepihak terhadap mitra (pengemudi) yang dilakukan oleh perusahaan aplikasi transportasi online. Ia menilai, pemutusan kerja terhadap pengemudi dilakukan tanpa pertimbangan.
"Perusahaan sangat sepihak. Padahal rekan kami sudah bekerja melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin, tapi karena satu dan lain hal dan laporan dari konsumen yang belum tentu itu benar rekan kami banyak yang diputus mitra oleh perusahaan," ujarnya.
Lebih lanjut, Christiansen menyampaikan, ADO juga akan menyampaikan soal keluhan adanya aturan tarif yang diterbitkan pemerintah dan banyaknya jumlah pengemudi transportasi online. Ia berkata, kedua hal itu berdampak pada tidak optimalnya pemasukan bagi pengemudi dan perselisihan dengan transportasi konvensional.
"Kami minta diperhatikannya sebagi pelaku usaha agar adanya keseimbangan. Supaya saat kami pulang ke rumah bisa membawa hasil," ujar Christiansen. (pit)
Ketua Umum ADO Christiansen F.W mengatakan, sampai saat ini pemerintah belum memberikan respon atas permasalahan tranportasi online roda dua. Menurutnya, sikap pasif pemerintah berdampak pada status pengemudi transportasi online.
Oleh karena itu, ia berharap, pemerintah menerbitkan kebijakan bagi transportasi online roda dua. Pasalnya, ia berkata, pemerintah baru mengatur transportasi online roda empat melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2016, tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Tanpa Trayek, yang akan mulai diberlakukan pada 1 April 2017 mendatang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menuturkan, dalam RDP ini ADO juga berencana menyampaikan aspirasi soal pemutusan kerja sepihak terhadap mitra (pengemudi) yang dilakukan oleh perusahaan aplikasi transportasi online. Ia menilai, pemutusan kerja terhadap pengemudi dilakukan tanpa pertimbangan.
"Perusahaan sangat sepihak. Padahal rekan kami sudah bekerja melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin, tapi karena satu dan lain hal dan laporan dari konsumen yang belum tentu itu benar rekan kami banyak yang diputus mitra oleh perusahaan," ujarnya.
Lebih lanjut, Christiansen menyampaikan, ADO juga akan menyampaikan soal keluhan adanya aturan tarif yang diterbitkan pemerintah dan banyaknya jumlah pengemudi transportasi online. Ia berkata, kedua hal itu berdampak pada tidak optimalnya pemasukan bagi pengemudi dan perselisihan dengan transportasi konvensional.
"Kami minta diperhatikannya sebagi pelaku usaha agar adanya keseimbangan. Supaya saat kami pulang ke rumah bisa membawa hasil," ujar Christiansen. (pit)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK