Menhub Harap Semua 'Seiya Sekata' soal Aturan Taksi Online

Jakarta, CNN Indonesia -- Di tengah keriuhan rumusan Rancangan Peraturan Menteri 26 Tahun 2017, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta seluruh pihak yang menjadi pemangku kepentingan untuk sepakat dan merawat peraturan yang sudah disepakati. Hal ini dia sampaikan karena masih banyaknya aksi demo dan cuitan negatif di dunia maya terkait aturan taksi online.

“Saya ingin kita sepakat untuk sepakat, bukan sepakat untuk tidak sepakat. Jangan di ruangan ini setuju tetapi di luar menulis status di sosial media,” kata Budi pada acara Focus Group Discussion Opini Publik, ‘Mengupas Polemik Peraturan Transportasi Online’ di Jakarta Pusat, Rabu (25/10).

Budi menghimbau semua pihak untuk merawat kesetaraan yang didambakan pemerintah dalam penyusunan peraturan ini. Pihaknya tak ingin pemerintah dinilai menganaktirikan satu pihak dan menganakemaskan pihak lainnya.

Lihat juga: Supir Taksi Online Bakal 'Grudug' Kantor Menteri Budi Karya

“Rawatlah kesetaraan karena itu bagian dari keadilan yang harus dijunjung. Saya menolak yang namanya monopoli dari hati saya yang paling dalam. Saya mengatur dengan sangat hati-hati. Jangan dikira saya menolak berkompetisi,” imbuhnya.

Budi memaparkan bahwa peraturan ini tak akan bisa menyenangkan kedua belah pihak, bahkan dirinya seringkali mendapat masukan tajam dan cacian dari masing-masing kubu baik online maupun taksi reguler selama melakukan diskusi publik di beberapa kota.

Sebelumnya, Kemenhub sudah mengadakan diskusi publik di tujuh kota yaitu Palembang, Medan, Jakarta, Bandung, Makassar, Semarang, Surabaya dan Balikpapan. Menhub mengatakan bahwa hasil dari sosialisasi tersebut cukup baik.

Lihat juga: Supir Konvensional Minta Aturan Taksi Online Masuk UU LLAJ

“Saya melihat kemajuan yg saat berarti hasil dari sosialisasi di tujuh kota. Di kota-kota itu kami mendapatkan respons yang baik. Kita itu sepakat. Makanya diskusi ini kita harapkan ada kesepakatan bagi para pemain untuk memikirkan bahwa kita merawat kesetaraan yang sudah ada,” ungkap Budi.

Budi mengatakan jika kesepakatan dalam setiap diskusi dijaga dengan baik, masyarakat tidak akan menjadi korban dari gontok-gontokan aturan transportasi online ini. Dia juga meminta sosialisasi dilakukan tanpa memihak satu pihak semata.

“Tolong sepakat untuk sepakat karena kalau tidak yang bermasalah itu adalah masyarakat. Masyarakat galau bahkan emosional. Marilah kita menenangkan masyarakat agar ini semua baik,” tutupnya. (eks/asa)