KPPU Keberatan Yamaha Susupkan Bukti Baru ke Pengadilan

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan keberatan terhadap Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM). Keberatan disampaikan karena Yamaha memasukan bukti baru saat sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

"Itu tindakan kesengajaan, harusnya bukti baru tidak diterima," kata Staff Litigasi KPPU, Manaek SM Pasaribu usai persidangan di PN Jakarta Utara, Kamis (2/11).

Menurutnya, bukti baru diperoleh KPPU setelah pihaknya mengajukan eksepsi (keberatan) hari ini. Eksepsi dilakukan karena Yamaha dan Astra Honda Motor (AHM) minta pemeriksaan tambahan.

Lihat juga: Honda Bantah Ada Persekongkolan dengan Yamaha

Menurut dia, bukti yang terdiri dari sebuah rekaman itu diserahkan setelah KPPU menyerahkan keputusan dan berkas perkara ke pengadilan.

"Ternyata kami kaget ada temuan baru mengenai eksepsi tadi. Rekaman itu dimasukan oleh pemohon kedua atau Yamaha. Itu tidak pernah ada dibukti KPPU dan tidak diserahkan di awal. Dikeberatan juga tidak ada" ujar dia.

Tindakan ini disebutkan Menaek tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 3 Tahun 2005.

Lihat juga: Terima Petikan Putusan, AHM Belum Buru-Buru Ajukan Banding

Sebelumnya, YIMM dan AHM sudah diberi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan dan memasukkan saksi tambahan di sidang KPPU. Namun, tidak ada nama yang diajukan.

Selain itu, pemeriksaan tambahan seharusnya menjadi inisiatif hakim, bukan terlapor. Hakim bisa mengajukan pemeriksaan tambahan jika merasa kurang bukti. Namun, sebelumnya diajukan berkas harus dikembalikan terlebih dulu ke KPPU.

"Pemeriksaan tambahan harus inisiatif hakim bukan inisiatif mereka. Itu kan dilarang PerMA," kata Manaek.

Sebelumnya, Yamaha dan Honda telah diputus bersalah oleh KPPU karena melakukan kartel. KPPU memutus kedua perusahaan bersalah karena membuat kesepakatan harga terhadap sepeda motor jenis skuter matik 110-125 cc.

Lihat juga: Terkait Kartel, Yamaha Tolak Dituduh Curang Soal Bukti Sidang

Kesepakatan tersebut ditindaklanjuti lewat perintah melalui surat elektronik bahwa Yamaha akan mengikuti harga jual Honda.

Keduanya lantas dikenakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Tentang Larangan Membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha Pesaing untuk Menetapkan Harga Atas Suatu Barang dan Jasa.

Mereka dikenakan sanksi administratif berupa denda. YIMM didenda sebesar Rp25 miliar, sedangkan AHM didenda lebih kecil nominalnya, sebanyak Rp22,5 miliar. Keduanya lantas mengajukan sidang untuk membatalkan keputusan KPPU itu. (eks)