Nissan Todong Pemerintah Bangun Infrastruktur Mobil Listrik

Presiden Direktur Nissan Indonesia Isao Sekiguchi mengatakan pemerintah wajib menyediakan infrastruktur untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik.

Sekiguchi menilai produsen otomotif keberatan menyediakan segala kebutuhan untuk membangun ekosistem kendaraan listrik. Baginya pemerintah dan PLN harus ikut menopang sebab mereka menjadi kunci utama agar ekosistem dan infrastruktur kendaraan listrik terbangun.

"Di Jepang pun, kami membutuhkan waktu untuk membangun (infrastruktur) ini. Salah satu kunci utama adalah kolaborasi antarpihak," kata Sekiguchi mengutip Antara, Jumat (4/9).

Ia mengatakan sebelum membangun infrastruktur, pilot tes atau uji coba kendaraan listrik bisa dilakukan terlebih dahulu. Kata dia kini pemerintah telah melakukan pembicaraan bersama dengan perwakilan pemerintah Jepang terkait ide pilot projek tersebut.

"Ada pembicaraan dengan pemerintah Jepang dan Indonesia tentang pilot testing. Misalnya ada beberapa mobil listrik dilakukan tes di sejumlah area, dan akan dilihat apakah charging yang dibangun cukup, hingga menjadikan EV sebagai sumber energi ketika misalnya terjadi bencana," kata Sekiguchi.

Pilot tes, menurutnya punya banyak manfaat bakal pembuat mobil dan pemerintah karena sekaligus bisa mendalami teknologi kendaraan listrik dan memahami mengenai apa yang dibutuhkan konsumen ke depan.

Sekiguchi menambahkan hal tersebut harus terealisasi untuk mempercepat era kendaraan listrik di Indonesia. Sekiguchi juga menyatakan Nissan bakal terus berupaya membangun ekosistem kendaraan tanpa emisi Tanah Air.

"Kami bisa mulai membangun ekosistem kendaraan listrik dengan skala yang kecil, misalnya dimulai dari Jakarta, atau bahkan Pulau Bali terlebih dahulu. Di Jepang, kami membuat tes tersebut di sebuah pulau," tutur Sekiguchi.

Sebelumnya, PLN telah menggandeng 20 mitra strategis untuk bekerja sama mempercepat penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan dan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Hal itu sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Eletric Vehicle).

PLN dikabarkan bakal menyediakan SPKLU bebas biaya di sejumlah daerah. Jakarta bakal kedapatan empat titik SPKLU dengan spesifikasi ultra fast charging (125 kW), fast charging (50 kW), dan normal charging (25 kW).