Kemenperin Bongkar Alasan Pembebasan Pajak Mobil Baru

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengurai alasan meminta pembebasan sementara pajak mobil baru kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar bisa dijual lebih murah semasa pandemi Covid-19.

Pembebasan pajak yang dimaksud yaitu pada Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang diatur Kemenkeu dan Bea Balik Nama (BBN) yang dikendalikan Kemendagri. Besar PPnBM dan BBN telah ditentukan melalui peraturan masing-masing kementerian, namun Kemenperin meminta relaksasi menjadi nol persen.

PPnBM dan BBN adalah dua komponen perpajakan yang mempengaruhi harga mobil baru selain PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor). Tanpa PPnBM dan BBN, harga jual mobil kepada konsumen diperkirakan bisa turun 20-40 persen.

Kemenperin meminta relaksasi itu hanya untuk periode hingga Desember, artinya sampai penjualan tutup buku tahun ini. Iming-iming harga jual mobil turun diharapkan bisa memikat konsumen yang sejauh ini menahan pembelian karena efek pandemi.

Penjualan mobil saat ini sedang terpuruk karena pandemi, selama Januari - Agustus turun 45 persen dibanding periode sama pada 2019. Penurunan ini alarm berbahaya buat industri karena pabrik-pabrik tak bekerja memproduksi mobil seperti biasanya lantaran permintaan menghilang.

Jika pabrik mobil tidak bekerja maksimal, pabrik komponen sebagai pendukungnya juga tidak bisa bergerak optimal. Untuk membuat satu mobil dibutuhkan puluhan ribu komponen.

Sebelum pandemi, penjualan mobil Indonesia adalah yang terbesar di antara negara-negara ASEAN dengan hasil selama tujuh tahun terakhir selalu di atas 1 juta unit. Tahun ini diprediksi penjualan mobil hanya sanggup 600 ribu unit karena pandemi.

Membuat harga mobil baru menjadi lebih murah diharapkan bisa mendongkrak penjualan, lantas efeknya mendukung industri produksi mobil juga menggeliat lagi.

Tujuan Lebih Besar

Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Taufiek Bawazier menjelaskan, relaksasi pajak mobil baru lebih besar dari tujuan meningkatkan penjualan.

"Sebetulnya usulan dari Kemenperin itu adalah lebih dari itu semua, jadi nol persen sampai Desember itu katalis pemulihan ekonomi kita," kata Taufiek saat diwawancarai CNNIndonesia TV, Kamis (24/9).

"Otomotif ini terhadap PDB hampir sekitar 10 persen dari share industri, jadi kalau sektor otomotif ini bergerak, itu backward linked semua bergerak, industri ban, petani karet, industri kaca, industri kain yang ada di dalamnya bergerak," katanya lagi.

Menurut Taufiek ada 1,5 juta orang yang bekerja dalam ekosistem industri otomotif di Indonesia.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), ada 22 perusahaan produsen mobil di dalam negeri dengan 75 ribu pekerja, 550 perusahaan komponen tier 1 dengan 220 ribu pekerja, dan lebih dari 1.000 perusahaan komponen tier 2 dan 3 dengan total pekerja mencapai sekitar 210 ribu orang.

Hitungan pekerja dalam ekosistem industri otomotif juga termasuk dealer dan bengkel yang jika diakumulasi jumlahnya lebih dari 1 juta orang.

"1,5 juta orang eksosistem otomotif ini bekerja, jadi kalau semua orang bekerja, mendapatkan pendapatan, uangnya bisa dibelanjakan untuk ekonomi, semuanya akan bergerak. Jadi kalau masalah penjualan [mobil baru dengan pajak nol persen] itu adalah bagian kecil, tapi tujuan besarnya adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi semasa pandemi," jelas Taufiek.

"Penjualan itu adalah akibatnya, pasti terdorong naik sehingga utilitas pabrik otomotif kita itu meningkat, jadi nilai tambah yang terbangun di situ sangat besar secara ekonomi," katanya lagi.

Kukuh Kumara, Sektretaris Gaikindo, menjelaskan, industri otomotif sebagai lokomotif yang punya banyak gerbong. Kata dia jika lokomotif terhambat maka gerbong-gerbongnya juga melambat.

"Kalau penjualannya berjalan, produksinya akan jalan. Saat ini kapasitas produksi 2,3 juta unit per tahun, itu belum dioptimalkan normal, baru 1,3 juta unit per tahun," ujar Kukuh.

Menurut Kukuh industri otomotif termasuk 10 sektor prioritas non-migas yang berkontribusi cukup besar untuk perekonomian dalam negeri sebab itu perlu juga diperhatikan pemerintah agar tidak terus-terusan terpuruk.

"Kebijakan ini perlu segera di eksekusi untuk dijalankan supaya masyarakat tidak menunggu, supaya bisa mendapatkan kepastian berapa stimulusnya itu yang akan dinikmati oleh masyarakat," ucap Kukuh.

"Jadi sebetulnya industri kita itu tidak meminta subsidi tetapi mengharapkan relaksasi tadi dan kepastian supaya masyarakat tidak wait and see, kapan mau membeli mobil, menunggu turunnya pajak, malah akibatnya nanti akan menurunkan kinerja penjualan yang ada kecenderungannya [saat ini] sudah mulai membaik," katanya.