Siap-siap Bayar, Sepeda Motor Tak Kebal ERP Jakarta

Sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) akan berlaku di sejumlah ruas jalan Jakarta. Nantinya, seluruh kendaraan bermotor berbahan bakar bensin hingga kendaraan listrik berbasis baterai bakal terdampak kebijakan ini.

Ini artinya sepeda motor juga tidak kebal aturan ini. Hal ini berbeda ketika motor bebas aturan ganjil genap di sejumlah ruas jalan di Ibu Kota.

Hal ini berdasarkan draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE).

"Pengguna jalan yang menggunakan kendaraan bermotor dan kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik yang melalui kawasan pengendalian lalu lintas secara elektronik wajib membayar tarif layanan pengendalian lalu lintas secara elektronik," demikian bunyi Pasal 15 ayat (1), sebagaimana dikutip Kamis (12/1).

Dalam aturan tersebut, hanya tujuh jenis kendaraan yang bebas melalui ERP tanpa harus membayar tarif, yakni; sepeda listrik; kendaraan bermotor umum pelat kuning; kendaraan dinas operasional instansi pemerintah dan TNI/Polri kecuali/selain berpelat hitam.

Kemudian, kendaraan korps diplomatik negara asing; kendaraan ambulans; kendaraan jenazah; dan kendaraan pemadam kebakaran.

Sementara, untuk tarif, Dinas Perhubungan mengusulkan biayanya mulai dari Rp5 ribu hingga Rp19 ribu.

"Ada rincian kemarin kalau enggak salah di angka Rp5 ribu sampai dengan Rp19 ribu. Akan di antara angka itu," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dihubungi, Selasa (10/1).

Di sisi lain, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan Pemprov DKI perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk penentuan tarif.

"Tarif saya tidak menyampaikan, tapi masih perlu pembahasan dengan tingkat pusat. Kira-kira itu, masih ada tujuh tahapan. Itu (Raperda) dibahas mulai tahun 2022 dan dilanjutkan mungkin 2023," ungkap Heru.

Kebijakan jalan berbayar elektronik kemungkinan besar belum akan diterapkan dalam waktu dekat. Pasalnya, kebijakan ini menunggu raperda tersebut disahkan, dan sekarang masih dalam proses pembahasan bersama DPRD. Namun, Pemprov DKI menargetkan agar raperda ini bisa rampung pada tahun ini.

Wacana ruas jalan berbayar di Jakarta ini sudah mengemuka sejak Gubernur Sutiyoso atau Bang Yos. Mulanya, wacana ini dilempar Bang Yos pada 2004 dengan meminta ERP diterapkan bagi kendaraan pribadi yang lewat Blok M-Kota berlaku 2006.

Namun, setelah hampir 19 tahun dan enam gubernur silih berganti memimpin Jakarta, kebijakan ini tak kunjung terlaksana.