Pakar Sebut Kemacetan Jakarta Bisa Hilang dengan ERP

Pengamat Transportasi dari Universitas Djoko Setijowarno menilai kemacetan di Jakarta akan selesai permanen bila menerapkan sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).

"ERP atau dikenal sebagai 'congestion charging' (pengisi kemacetan) adalah suatu metode pengendalian lalu lintas, yang bertujuan untuk mengurangi permintaan penggunaan jalan sampai kepada suatu titik dimana permintaan penggunaan jalan tidak lagi melampaui kapasitas jalan," kata Djoko, mengutip Antara, Kamis (4/5).

Djoko mengungkap sejumlah manfaat ERP adalah mengurangi kemacetan lalu lintas, mempersingkat waktu tempuh, meningkatkan keselamatan lalu lintas dan merubah perilaku masyarakat dalam berlalu lintas.

Selain itu dari sisi hukum, lanjut Djoko, adalah penegakan hukum secara elektronik, memangkas birokrasi peradilan hukum terkait pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan ketertiban masyarakat.

"Demikian juga dari sisi lingkungan, yakni untuk mengurangi kebisingan yang dihasilkan kendaraan dan menurunkan tingkat polusi udara yang berasal dari asap kendaraan bermotor," ungkap Djoko.

Djoko mengatakan, ada beberapa keluhan dari oknum-oknum yang meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperbaiki transportasi umum sebelum menerapkan ERP. Menurut Djoko keluhan tersebut merupakan akal-akalan untuk menolak kebijakan tersebut.

"Ini sanggahan orang yang menolak ERP Jakarta," katanya.

Menurut dia sebaik apa pun angkutan umum di Jakarta tetap saja tidak akan bisa mengalahkan nyamannya menggunakan mobil. Pasalnya mengendarai mobil pribadi memiliki fleksibilitas, ruang privat, gengsi, status sosial, dan lainnya.

"Angkutan umum di Jakarta sudah cukup baik. Pengguna kendaraan pribadi harus dipaksa keluar dari mobil dan mau naik angkutan umum. Dengan ERP, masyarakat dipaksa rasional dalam memilih moda angkutan umum," tegas Djoko.

Wacana ruas jalan berbayar di Jakarta ini sudah mengemuka sejak Gubernur Sutiyoso atau Bang Yos. Mulanya, wacana ini dilempar Bang Yos pada 2004 dengan meminta ERP diterapkan bagi kendaraan pribadi yang lewat Blok M-Kota berlaku 2006.

Namun, setelah hampir 19 tahun dan tujuh gubernur silih berganti memimpin Jakarta, kebijakan ini tak kunjung terlaksana.

Akhir Januari lalu, ratusan pengemudi ojek online melakukan demonstrasi di DPRD DKI Jakarta. Mereka menolak penerapan jalan berbayar di Jakarta.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan penerapan kebijakan ERP butuh waktu panjang. Ia mempersilakan masyarakat untuk memberi masukan terkait rencana kebijakan itu.