AS Masukkan BYD ke Daftar Hitam Perusahaan Pendukung Militer China
Amerika Serikat (AS) menetapkan perusahaan raksasa asal China, yaitu Alibaba, Baidu, dan BYD, ke dalam daftar hitam sebagai perusahaan yang mendukung militer China.
Departemen Pertahanan AS (Pentagon) sendiri telah memasukkan ketiga perusahaan itu dalam pembaruan daftar yang dirilis pada Senin (8/6). Sederet perusahaan itu dikecam karena dianggap dapat memperumit hubungan antara Washington dan Beijing setelah bertahun-tahun mengalami ketegangan.
Menanggapi kondisi itu, Kedutaan Besar China di Washington DC lalu mengecam tudingan tersebut sebagai tindakan "diskriminatif". Mereka juga menganggap pemerintah AS telah "melampaui batas" dalam menggunakan alasan keamanan nasional.
"Perusahaan-perusahaan China yang berbisnis di luar negeri telah secara ketat mematuhi hukum dan peraturan negara tempat mereka beroperasi," kata juru bicara kedutaan melansir Al Jazeera, Rabu (10/6).
Menurutnya, AS harus menghentikan praktik yang salah ini dan menciptakan iklim bisnis yang baik, adil, dan setara, serta tidak diskriminatif bagi perusahaan-perusahaan China.
Alibaba, perusahaan e-commerce terbesar di China, menyatakan tudingan itu tidak benar. Baidu juga menyebut tidak ada alasan yang kredibel atas pencantumannya.
"Tuduhan bahwa Baidu adalah perusahaan militer sama sekali tidak berdasar. Kami tidak akan ragu menggunakan seluruh opsi yang tersedia untuk menghapus nama perusahaan dari daftar tersebut," kata juru bicara Baidu.
BYD belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.
Daftar "perusahaan militer China" milik Pentagon yang diperbarui setiap tahun kini mencakup 188 perusahaan, naik dari 130an perusahaan pada 2025, melansir NBC.
Perusahaan yang masuk daftar tersebut, termasuk entitas yang berada di bawah kendali mereka, akan dilarang mengikuti kontrak pertahanan AS berdasarkan aturan yang mulai berlaku akhir bulan ini.
Pentagon mendefinisikan "perusahaan militer China" sebagai entitas yang dimiliki atau dikendalikan militer China, atau yang berkontribusi pada strategi "fusi militer-sipil" China, yaitu kebijakan Beijing yang menggabungkan riset dan inovasi sipil dengan sektor pertahanan.
Perusahaan juga harus memiliki sebagian operasinya di Amerika Serikat agar dapat masuk dalam daftar tersebut.
Dalam daftar terbarunya, Pentagon menyebut Alibaba, BYD, dan Baidu mendukung pengembangan militer China melalui afiliasi mereka dengan State-owned Assets Supervision and Administration Commission (SASAC) dan Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China.
Anggota Kongres dari Partai Republik John Moolenaar yang memimpin Komite DPR AS mengatakan daftar terbaru itu menjadi peringatan terkait perusahaan-perusahaan China yang dinilai bekerja bertentangan dengan kepentingan nasional AS.
Di sisi lain perluasan daftar hitam terjadi kurang dari sebulan setelah Presiden AS Donald Trump bertemu Presiden China Xi Jinping di Beijing dalam pertemuan tingkat tinggi selama dua hari yang bertujuan meredakan perang dagang dan rivalitas teknologi yang telah berlangsung bertahun-tahun.
"Perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa saham AS seharusnya segera dihapus dari perdagangan dan produk-produknya harus disingkirkan dari rantai pasok yang menjadi ketergantungan negara kita," kata Moolenaar dalam sebuah pernyataan.
"Perusahaan-perusahaan Amerika harus berhenti berbisnis dengan ancaman terhadap keamanan nasional ini. Jika tidak, mereka turut mendukung kebangkitan kekuatan militer China."
(ryh/mik)