Wacana Cabut Gage Mobil Listrik, Menperin Tunggu Masukan Industri

Menteri Perindustrian (Menperin) M Sarmuji akan mendengarkan aspirasi Periklindo sebelum memutuskan nasib insentif bebas ganjil genap (gage) bagi mobil listrik di Jakarta. Di sisi lain, pemerintah membuka peluang insentif untuk mobil hybrid tertentu.

Wacana pencabutan insentif gage itu mengemuka setelah dilontarkan Ketua Umum Periklindo M Moeldoko. Insentif tersebut dikabarkan dicabut apabila jumlah mobil listrik telah melampaui 30 persen.

"Nanti Periklindo (Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia) akan audiensi dengan kita, kita akan dengarkan lebih lengkap apa aspirasinya. Terus kita akan timbang juga apakah insentif itu patut dilepas apa enggak," ujar Sarmuji kepada wartawan, dikutip CNBC Indonesia, Rabu (28/10).

Sarmuji menyebut pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai dampak pencabutan insentif nonfiskal tersebut, termasuk keuntungan dan kerugiannya bagi industri kendaraan listrik.

Insentif hybrid

Sarmuji sebelumnya berencana menemui Menteri Keuangan untuk mengajukan insentif bagi mobil hybrid, plug-in hybrid (PHEV), dan range extended electric vehicle (REEV). Pertemuan itu ditargetkan terwujud sebelum akhir Oktober.

Menperin mencontohkan insentif nonfiskal berupa bebas gage, parkir khusus, hingga fasilitas pengisian daya. Adapun insentif fiskal dapat berupa keringanan pajak yang besarannya tidak harus sama dengan mobil listrik berbasis baterai.

Ia berharap insentif itu bisa diberikan tahun ini, atau paling lambat awal tahun depan. Bentuk insentif untuk kendaraan hybrid tersebut belum dirinci lebih jauh.

Sarmuji menilai PHEV dan REEV layak dipertimbangkan karena dapat membantu menekan subsidi bahan bakar minyak.

"Ya hybrid tertentu ya. Plug-in dan apa kemarin? Yang range? REEV. Karena itu betul-betul hemat bahan bakar sehingga berpotensi mengurangi subsidi BBM kita dan menciptakan lingkungan yang lebih bagus," katanya.