Jokowi Gelar Rapat dengan Kalla dan Puan
CNN Indonesia
Kamis, 28 Agu 2014 18:02 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden terpilih RI Joko Widodo menggelar rapat dengan Jusuf Kalla dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Puan Maharani di Kantor Transisi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).
Jokowi berangkat dengan kawalan pasukan pengamanan presiden dari Balai Kota DKI. Setibanya di Kantor Transisi, ia diserbu pertanyaan dan jepretan kamera dari wartawan. Jokowi hanya tersenyum dan langsung masuk ke ruang utama Kantor Transisi.
Di dalam, telah hadir antara lain wakil presiden terpilih JK, Puan, Kepala Staf Kantor Transisi Rini Soemarmo, dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding serta Marwan Jafar.
Rapat Jokowi dengan tim transisi dan mitra koalisinya ini digelar sehari sesudah ia bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bali. SBY telah membuka jalan bagi tim transisi Jokowi untuk berkomunikasi dengan jajaran pemerintah yang ditugaskannya.
Namun dalam pertemuan di Bali itu, SBY menolak permintaan Jokowi untuk menekan defisit APBN dengan menaikkan harga bahan bakar minyak. SBY berpendapat kondisi saat ini kurang tepat untuk menaikkan BBM.
Menanggapi penolakan SBY tersebut, Jokowi berniat untuk menaikkan harga BBM di awal pemerintahannya. “Saya siap untuk tidak populer,” kata dia di Balai Kota DKI Jakarta.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua kepada CNNIndonesia mengatakan SBY menolak menaikkan harga BBM karena tiga alasan. Pertama, pemerintah SBY baru saja menaikkan tarif dasar listrik. Kedua, SBY tak ingin meninggalkan memori kurang bagus di benak rakyat di akhir kepemimpinannya. Ketiga, SBY mampu menahan kenaikan BBM.
Demokrat meminta PDIP tak lagi menekan SBY soal harga BBM. “Pemerintah Jokowi jangan mau enaknya saja. Jangan seperti kami menyediakan nasi di piring lengkap dengan sayur dan lauk-pauk, lalu dia tinggal makan. Sekarang PDIP tahu, jadi partai penguasa tidak gampang,” kata Max.
Permintaan untuk menaikkan harga BBM juga dilontarkan oleh wakil presiden terpilih Jusuf Kalla, Senin (25/8). Menurutnya, kenaikan harga BBM sulit dihindarkan karena masyarakat amat boros mengkonsumsi BBM bersubsidi. Kuota BBM bersubsidi pun diperkirakan tak akan bertahan hingga akhir tahun.
“Pemerintahan Jokowi baru dilantik 20 Oktober. Subsidi BBM diperkirakan habis November. Kalau November tak ada lagi bensin dijual, kami (pemerintahan baru) yang salah. Jadi harus sekarang (harga BBM) dinaikkan,” kata JK.
Politisi senior Golkar itu mengatakan, negara bisa bangkrut apabila terus mengeluarkan anggaran subsidi BBM ratusan triliun tiap tahun. APBN banyak terserap untuk subsidi BBM dan hanya tersisa sedikit untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, serta pendidikan.
Jokowi berangkat dengan kawalan pasukan pengamanan presiden dari Balai Kota DKI. Setibanya di Kantor Transisi, ia diserbu pertanyaan dan jepretan kamera dari wartawan. Jokowi hanya tersenyum dan langsung masuk ke ruang utama Kantor Transisi.
Di dalam, telah hadir antara lain wakil presiden terpilih JK, Puan, Kepala Staf Kantor Transisi Rini Soemarmo, dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding serta Marwan Jafar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun dalam pertemuan di Bali itu, SBY menolak permintaan Jokowi untuk menekan defisit APBN dengan menaikkan harga bahan bakar minyak. SBY berpendapat kondisi saat ini kurang tepat untuk menaikkan BBM.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua kepada CNNIndonesia mengatakan SBY menolak menaikkan harga BBM karena tiga alasan. Pertama, pemerintah SBY baru saja menaikkan tarif dasar listrik. Kedua, SBY tak ingin meninggalkan memori kurang bagus di benak rakyat di akhir kepemimpinannya. Ketiga, SBY mampu menahan kenaikan BBM.
Demokrat meminta PDIP tak lagi menekan SBY soal harga BBM. “Pemerintah Jokowi jangan mau enaknya saja. Jangan seperti kami menyediakan nasi di piring lengkap dengan sayur dan lauk-pauk, lalu dia tinggal makan. Sekarang PDIP tahu, jadi partai penguasa tidak gampang,” kata Max.
Permintaan untuk menaikkan harga BBM juga dilontarkan oleh wakil presiden terpilih Jusuf Kalla, Senin (25/8). Menurutnya, kenaikan harga BBM sulit dihindarkan karena masyarakat amat boros mengkonsumsi BBM bersubsidi. Kuota BBM bersubsidi pun diperkirakan tak akan bertahan hingga akhir tahun.
“Pemerintahan Jokowi baru dilantik 20 Oktober. Subsidi BBM diperkirakan habis November. Kalau November tak ada lagi bensin dijual, kami (pemerintahan baru) yang salah. Jadi harus sekarang (harga BBM) dinaikkan,” kata JK.
Politisi senior Golkar itu mengatakan, negara bisa bangkrut apabila terus mengeluarkan anggaran subsidi BBM ratusan triliun tiap tahun. APBN banyak terserap untuk subsidi BBM dan hanya tersisa sedikit untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, serta pendidikan.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK