Jakarta, CNN Indonesia --
Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang baru saja digelar di Surabaya (31/8) ternyata enggan dijadikan momentum oleh PKB untuk memberikan formatur kabinet pemerintahan Jokwoi-JK. Dalam Muktamar yang kembali membawa Muhaimin Iskandar menjadi Ketua Umum PKB 2014-2019, partai besutan Presiden Republik Indonesia ke-4 Abdurahman Wahid lebih memilih memberikan ide dan konsep pemerintahan melalui ‘green book’.
“Dalam konteks kabinet, kami serahkan ke presiden terpilih, tapi kami buat green book yang isinya merupakan ide PKB sebagai referensi pengambilan keputusan bagi pemerintah,” kata Ketua DPP PKB Marwan Jafar, saat dihubungi CNN Indonesia, Senin (1/9).
Marwan menjabarkan, buku hijau yang diserahkan PKB kepada Jokowi-JK memberikan referensi dari berbagai bidang dalam lingkup bernegara. Pembahasan mengenai alur kerja di semua kementrian akan memberikan Jokowi-JK kerangka dan pondasi dalam mengambil keputusan. “Di semua bidang, hampir disemua kementerian, ada bidang energi, pertanian, kelautan termasuk pembahasan soal postur APBN.”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terpilihnya Cak Imin sebagai ketua umum secara aklamasi menurut Marwan memperlihatkan soliditas partai dibarengi dengan terpilihnya kembali KH Azis Mansyur sebagai Ketua Dewan Syuro PKB, pun secara aklamasi.
Mengenai isu permintaan posisi dalam kabinet, Marwan membantahnya. Dalam muktamar selama tiga hari di Surabaya itu, Marwan menegaskan jika tidak benar PKB meminta minimal dua kursi kementrian, yaitu Kementerian Agama dan Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
“Tidak ada itu soal dua menteri, tidak ada pembicaraan soal menteri-menterian di muktamar. Termasuk isu permintaan Khofifah untuk mengisi jatah NU, belum sampai situ,” kata Marwan menegaskan.