Koalisi Prabowo Kuasai Parlemen, PDIP 'Menyerah'

Jakarta, CNN Indonesia -- “Koalisi Prabowo akan mengambil pimpinan DPR dan semua alat kelengkapan DPR untuk menekan pemerintahan Jokowi-JK,” tulis politikus PDIP Pramono Anung di akun Twitter-nya, Kamis dini hari (2/10), tak lama sebelum petinggi Golkar Setya Novanto dan empat wakilnya dari Koalisi Merah Putih disahkan sebagai pimpinan DPR.

“Politik memang keras. Semoga tujuannya baik walau berbeda posisi,” kata Pramono. Persis sebelum pemilihan pimpinan DPR dimulai, PDIP, PKB, Nasdem, dan Hanura walkout. Ini membuat Setya cs otomatis terpilih menjadi pimpinan DPR tanpa harus bersaing dengan calon lain.

PDIP pun kini mengisyaratkan 'melepas' parlemen. “Tak ada pilihan lain,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Eva Kusuma Sundari kepada CNN Indonesia, Kamis (2/10).

Pilihan yang ada bagi PDIP saat ini adalah memperkuat eksekutif, yakni pemerintahan Jokowi-JK. “Jokowi harus membangun kabinet yang kredibel dan kuat supaya mendapat kepercayaan rakyat,” ujar Eva. Ia mengingatkan Jokowi untuk tidak membuat kabinet berisi orang-orang kontroversial.

Lepasnya seluruh kursi pimpinan DPR dari koalisi PDIP otomatis membuat beban pemerintahan Jokowi-JK makin berat. Program-program, kebijakan, dan rancangan undang-undang inisiatif pemerintahnya dapat dengan mudah dijegal di DPR apabila tidak sesuai dengan keinginan Koalisi Merah Putih.

Sampai detik akhir jelang pemilihan Ketua DPR, PDIP tak juga berhasil menambah mitra koalisi sehingga tak dapat mengajukan paket calon pimpinan DPR sesuai Tata Tertib DPR, yakni lima pimpinan DPR diajukan oleh lima fraksi yang berbeda. Koalisi Indonesia Hebat hanya terdiri dari empat fraksi, yakni PDIP, PKB, Nasdem, dan Hanura –kurang satu fraksi dari yang disyaratkan Tatib.

PDIP membantah kegagalannya merangkul partai baru dalam koalisinya karena mereka tidak optimal dalam melakukan lobi politik. “Kami sudah maksimal. Demokrat yang sudah setuju bergabung tiba-tiba berbalik di last minute,” kata Eva.

Ia pun menampik balik arahnya Demokrat itu lantaran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tak mau bertemu dengan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. “Itu alasan Demokrat saja. (Ketua DPP PDIP) Puan Maharani sudah kontak sana, tak diterima,” ujar Eva.

Ia mengakui PDIP kecewa dengan proses di DPR. “Mereka (Koalisi Merah Putih) mengubah rule of game setelah pertandingan selesai. PDIP menang pemilu, tapi mahkota tak diberikan ke PDIP,” kata bekas anggota Komisi III DPR itu.

Fokus membangun pemerintahan, ujar Eva, otomatis menjadi langkah paling rasional yang bisa ditempuh PDIP.