Demokrat Bantah Walk Out karena Pengaruh Golkar

CNN Indonesia
Jumat, 03 Okt 2014 18:23 WIB
Fraksi Partai Demokrat membantah ada lobi-lobi khusus dari Partai Golkar yang membuat fraksi itu walk out saat pengesahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) didampingi Ketua Harian Partai Demokrat Syarif Hasan (kiri) saat memberikan keterangan pers terkait rencana Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangan (Perppu) terkait soal UU Pilkada. Jakarta, Selasa (30/9). (Adhi Wicaksono/CNN Indonesia)
Jakarta, CNN Indonesia -- Fraksi Partai Demokrat membantah ada lobi-lobi khusus dari Partai Golkar yang membuat fraksi itu walk out saat pengesahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang kontroversial.
 
"Dari dulu Demokrat menginginkan pilkada langsung dengan perbaikan," ujar politikus Partai Demokrat Agus Hermanto, di Jakarta, Jumat (3/10).

Menurut pria yang kini menjabat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019 itu, keputusan untuk mendukung pilkada langsung berasal dari komunikasi Demokrat dan masyarakat.
 
Agus juga dengan tegas membantah posisi yang didapatnya adalah balas budi dari Golkar karena telah menggolkan UU Pilkada yang mewajibkan pilkada dilakukan lewat DPRD.
 
"Itu kan hanya bicara 'mungkin'. Tidak ada mungkin-mungkin. Tidak betul kabarnya. Seperti deal-deal itu tidak ada," ujarnya.
 
Kabar yang sama juga dibantah dengan tegas oleh politikus Demokrat lainnya Dede Yusuf. Dia bilang komunikasi fraksi dengan SBY sempat terputus sehingga keluarlah keputusan untuk walk out.
 
"Untuk mengambil suatu keputusan besar, komunikasi harus tetap terjalin," ujar mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu.
 
Tapi dia memaklumi langkah yang diambil koleganya di DPR periode 2009-2014 itu. Dia yakin fraksi harus mengambil keputusan lekas saat itu juga.
 
Terkait kabar bahwa ada imbal balik antara Golkar dan Demokrat terkait UU Pilkada dan kepemimpinan DPR, Dede menegaskan keduanya adalah hal yang berbeda dan tidak berkaitan satu sama lain.

Sebelumnya Presiden SBY yang juga menjabat Ketua Umum Partai Demokrat itu telah menyatakan kaget dengan langkah Demokrat yang walk out dari Paripurna DPR.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Setibanya dari kunjungan ke Amerika Serikat, SBY langsung mengadakan rapat dengan kabinetnya dan beberapa jam kemudian menyatakan tak bisa menerima pemilihan kepala daerah lewat DPRD.

Pada Kamis (2/10) SBY meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk membatalkan UU Pilkada kontroversial tersebut.

LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER