Jakarta, CNN Indonesia -- PDI Perjuangan menginginkan dua kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dijabat dari Koalisi Indonesia Hebat. PDIP tak mau lima kursi jabatan pimpinan MPR disapu bersih oleh Koalisi Merah Putih seperti halnya di parlemen.
Partai Golongan Karya (Golkar) mengaku menghargai sikap PDIP yang mengusulkan musyawarah dan mufakat dalam pemilihan tersebut. “Sikap tersebut didasari karena dinamika atau gejolak politik yang sangat tinggi,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin, Senin (6/10).
MPR malam ini akan memilih ketuanya dalam Sidang Paripurna Pemilihan Ketua MPR periode 2014-2019 di Gedung Nusantara Kompleks MPR/DPR/DPD RI. Koalisi Indonesia Hebat yang dimotori oleh PDIP menghendaki agar paket calon Pimpinan MPR bisa terdiri dari dua orang Koalisi Indonesia Hebat, dua orang Koalisi Merah Putih, dan satu orang unsur DPD sebagai Ketua. PDIP juga meminta agar pemilihan tersebut dilakukan melalui musyawarah mufakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Harapan poros PDIP itu bertolak belakang dengan sikap Koalisi Merah Putih yang ingin menguasai seluruh kursi pimpinan MPR yang berjumlah empat dengan ditambah satu kursi dari unsur DPD. Koalisi kubu Partai Gerindra ini juga menginginkan agar pemilihan pimpinan dilakukan secara voting.
Partai Golkar yang dipastikan memiliki satu jatah kursi di pimpinan MPR mengharapkan seluruh proses pemilihan pimpinan MPR tidak ada kendala.
"Kami berharap semua dapat berjalan dengan lancar dan DPD bisa mengikuti irama bersama sama dengan DPR untuk menghasilkan solusi yang terbaik,” kata Nurul yang menjadi juru bicara Golkar ini.
Serupa dengan Golkar, politikus Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa mengaku tak mempersoalkan bila dalam sidang pemilihan pimpinan MPR nanti dilakukan dengan jalan tengah. Artinya, ia mengakomodir keinginan kubu PDIP. "Setuju musyawarah mufakat," kata Ketua DPP Gerindra ini dalam pesan singkatnya kepada CNN Indonesia, Senin (6/10).