Pemilihan Komisi DPR Pun Terancam Lewat Paket

Jakarta, CNN Indonesia --

Sebagaimana pemilihan pimpinan DPR, pemilihan pimpinan komisi-komisi di DPR bakal dilakukan lewat voting memilih paket-paket. Menurut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, cara ini bakal dipakai jika cara aklamasi tidak bisa.

Fahri mengatakan, apabila nanti pemilihan pimpinan komisi terpaksa dilakukan lewat voting maka prosesnya terjadi di internal komisi tersendiri. Dan calonnya diajukan dalam bentuk paket. "Seperti milih pimpinan DPR ya," ujarnya, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/10).

Tentang wacana pengembangan komisi menjadi lebih dari 11 seperti yang ada sebelumnya, Fahri mengatakan itu adalah upaya parlemen untuk mengawasi pemerintah secara lebih detil. Soal bagi-bagi kekuasaan, dia membantahnya.

Fahri bilang, komisi yang ada saat ini kurang bisa mengawasi lembaga negara karena jumlahnya terlalu banyak untuk ditangani 11 komisi. Dia mencontohkan ada komisi yang mitranya sampai 15. Alhasil pengawasannya pun tak maksimal.

Politikus PKS ini mengatakan idealnya fungsi pengawasan dibagi lagi ke dalam subkomisi-subkomisi. Sebagai contoh, untuk lembaga kepolisian ada subkomisi mengawasan Reserse dan Kriminal serta ada komisi untuk Korps Lalu Lintas.  

Anggota Fraksi PKB Ana Muawanah mengatakan wacana penambahan jumlah komisi masih menunggu rapat pekan depan. Hari senin DPR akan membicarakan soal alat kelengkapan dewan. “Apa bertambah atau tidak, selanjutnya penentuan personelnya,” kata dia.

Jika ditambah, kata Ana, harus berdasarkan alasan bahwa telah terjadi tumpang tindih kepentingan antara komisi dan mitra kerjanya dari kementerian atau lembaga negara.

Dia memberikan contoh pada 2009 pernah terjadi penambahan komisi di DPR dari sembilan menjadi 11.  

Di tempat terpisah, politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan semestinya koalisi Prabowo konsisten dengan sikapnya mendukung proses musyawarah. Selama ini koalisi itu seperti berdusta, katanya mendukung musyawarah tapi enggan berbagi kursi dengan koalisi pendukung Jokowi.  

"Damai itu indah. Jangan ada dusta di antara kita." katanya santai.

Adapun politikus Partai Nasional Demokrat Bachtiar Aly mengatakan dominasi koalisi Prabowo di parlemen, dari pimpinan sampai ke alat kelengkapan dewan, adalah politik tak sehat.

Dia menyatakan koalisi Prabowo itu tak pantas menyandang nama Koalisi Merah Putih. “Kalau Merah Putih itu artinya melibatkan rakyat Indonesia, ini kan tidak begitu,” ujarnya.
 
Dia khawatir, cara-cara koalisi Prabowo itu akan menimbulkan apatisme di masyarakat. Dia meminta kedua koalisi menjalin lobi yang intensif.