Hanif Dhakiri: Eks Aktivis Buruh Jadi Menteri

Presiden Joko Widodo secara resmi menunjuk Muhammad Hanif Dhakiri menjadi Menteri Ketenagakerjaan periode 2014-2019.  Saat ini, Hanif adalah Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari kepengurusan hasil Muktamar PKB di Surabaya Agustus lalu.

"Hanif merupakan sosok profesional partai yang memiliki keberpihakan kuat terhadap ketenagakerjaan di Indonesia," kata Presiden Jokowi menjelaskan sosok Hanif di Istana Negara, Minggu (26/10). 

Hanif yang berbincang dengan CNN Indonesia sebelum pelantikan, mengatakan sudah mengetahui posisinya di kabinet itu sejak pagi hari. Dia hanya tak menyangka harus menggantikan posisi Ketua Umum PKB yang mundur dari pencalonan menteri, karena memilih tetap menjadi ketua umum partai.  

Menjadi orang kedua dari partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu tidak diperoleh Hanif dengan serta merta.  Dia mengawali karir politiknya sebagai manajer kampanye bagi pendiri PKB, KH Abdurrahman Wahid. Ia termasuk kader inti PKB sekaligus pendukung Gus Dur.

Hanif dikenal sebagai motivator di partai itu. Sejak menjadi mahasiswa di IAIN Salatiga, dia juga aktif di Jaringan Studi untuk Transformasi Sosial (JSTS), dan Solidaritas Mahasiswa Salatiga (SMS). Ia juga aktif di sejumlah aksi advokasi mahasiswa untuk buruh dan petani di Jawa Tengah.

Hanif juga dikenal sebagai kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan menjadi Ketua Umum di Dewan Koordinasi Nasional Gerakan Pemuda PKB (DKN Garda Bangsa).  Ia terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014 mewakili Jawa Tengah, dan bertugas di Komisi X. 

Isu ketenagakerjaan bukan hal asing bagi dirinya. Lelaki berusia 42 tahun ini sempat berperan sebagai staf bagi Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Erman Soeparno, pada pertengahan 2006. “Saya belajar banyak soal isu perburuhan,” ujar Hanif, yang juga menulis buku Menggagas Fiqh Perburuhan pada 1999.  

Hanif percaya pendidikan adalah salah satu kunci meningkatkan kapasitas tenaga kerja Indonesia. “Kelas buruh kita harus menjadi skilled labour. Para pekerja kita harus menguasai alih teknologi. Ini modal membangun keunggulan produksi nasional,” ujar Hanif.  

Dikenal pernah dekat dengan jaringan aktivis perburuhan, Hanif diharapkan mampu memberikan warna lain bagi kementerian itu. “Dia pernah aktif membela petani dan buruh sewaktu menjadi aktivis mahasiswa,” ujar tokoh gerakan buruh Wahyu Susilo, yang juga pendiri Migrant Care Indonesia.

Menurut Wahyu, Hanif akan menghadapi tantangan penting begitu dia duduk di kursi menteri. Pada 1 November nanti pemerintah harus membereskan kesepakatan UMK untuk semua kota di sekujur negeri. “Tentu saja kita berharap dia bisa berpihak pada kepentingan buruh,” ujar Wahyu.

Hanif sempat menempuh pendidikan di Pasca sarjana Universitas Indonesia. Dia juga menulis sejumlah buku, antara lain: Paulo Freire, Islam, dan Pembebasan (2000), Post-tradisionalisme Islam (2000), Politik Melayani Basis (2001), serta Kiai Kampung dan Demokrasi Lokal (2007).