Muktamar PPP Ricuh

Jakarta, CNN Indonesia -- Gelaran Muktamar VIII PPP sempat berjalan ricuh. Kejadian itu terjadi ketika sidang paripurna membahas pandangan umum Dewan Perwakilan Wilayah terhadap laporan pertanggungjawaban Suryadharma Ali sebagai ketua umum PPP periode 2011-2015.

Sidang yang seharusnya menetapkan status demisioner Suryadharma sebagai pimpinan, memicu protes dari sebagian peserta muktamar karena sidang yang dipimpin Fernita Darwis menyimpulkan enam poin di luar agenda sidang.

Keenam poin itu di antaranya adalah menerima LPJ Suryadharama; teguh berkoalisi dengan Koalisi Merah Putih; menolak keputusan Kemenkumham yang mengakui kepengurusan DPP versi Romahurmuziy; menolak Muktamar Surabaya; dan menindak tiga pengurus yang dianggap membangkang, yakni Suharso Monoarfa, Rommahurmuziy, dan Emron Pangkapi.

“Poin adalah mengajukan dan mendukung bapak Djan Faridz sebagai ketua umum PPP periode 2014-2019,” kata Fernita di hadapan ratusan peserta Muktamar yang digelar di Jakarta, Jumat malam (31/10).

Namun simpulan pimpinan sidang tidak mendapat restu dari peserta muktamar. Hujan interupsi pun meluncur silih berganti. Tak sedikit peserta yang merangsek ke mimbar agar suaranya didengar pimpinan sidang. “Ini tidak sesuai dengan agenda sidang,” teriak sejumlah peserta sidang.

Ketua DPW Sulawesi Utara Jafar Al-Khatiri lantas mengambil podium. Dia berusaha menenangkan peserta sidang sekaligus menengahi pimpinan. Jafar mengatakan poin-poin yang disampaiksan Fernita tidak mengakomodir suara dari peserta sidang.

“Pimpinan, sidang ini hanya mendengarkan pandangan umum DPW atas laporan pertanggungjawaban, bukan memilih ketua umum,” kata Jafar. Puluhan petugas pengamanan berbaju loreng pun akhirnya turun tangan mengamankan ketegangan. Awak media terpaksa digiring ke luar  dari ruangan sidang.

Jafar mengatakan, meski peserta sidang menyetujui keenam simpulan, poin dua sampai lima seharusnya menjadi pernyataan sikap politik yang disampaikan usai rapat komisi. sementara pemilihan ketua yang tercantum dalam poin enam seharusnya diagendakan dalam sidang terpisah.

Tidak ingin situasi bertambah ruwet, Fernita akhirnya mengalah. Setelah berdiskusi dengan Suryadharma Ali dan Epyardi Asda yang juga memimpin sidang, Fernita akhirnya hanya menyimpulkan satu poin awal.

“Dengan ini ketua umum PPP periode 2011-2015 dinyatakan demisioner,” ujar Fernita. Palu pun diketok tiga kali. Situasi kembali kondusif. Muktamar diskors dan dilanjutkan Sabtu (1/11).