Kalla: DPR Jangan Langsung Dibubarkan

Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla meminta masyarakat tetap mendukung parlemen. Ini mengingat polemik yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan terselesaikan dalam waktu dekat. "Kita tunggu untuk diselesaikan. Jangan langsung didesak untuk dibubarkan," ujar pria yang akrab dipanggil JK di Kantor Wakil Presiden, Rabu (05/11).

Sebelumnya, desakan untuk membubarkan DPR berangkat dari reaksi masyarakat menyikapi dualisme kepemimpinan di tubuh parlemen. Untuk itu, JK pun meminta masyarakat untuk bersabar dan tenang dalam menyikapi masalah yang ada. "Tidak bisalah kalau punya rumah yang sedang bertengkar, trus langsung dibubarkan tanpa penyelesaian masalah," tuturnya.

Sementara itu Koordinator Aliansi Masyarakat Resah DPR (Amar DPR) Ayat Hidayat mengatakan dualisme kepemimpinan di DPR telah melukai masyarakat. Ayat menegaskan, polemik antara Komisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen dinilai tak memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.

"Kami tahu belum ada aturan mengenai constitutional complaint di MK (Mahkamah Konstitusi). Namun peristiwa dualisme di DPR ini melukai dan mencederai hak konstitusional kami sebagai warga negara Indonesia," ujar Ayat seusai mendaftarkan pengaduan konstitusional ke MK terkait dualisme kepemimpinan di parlemen.

Untuk diketahui, Amar DPR sendiri terdiri dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat, diantaranya LBHI Pendidikan, Indonesia Reform Institute, Jaringan kesejahteraan/Kesehatan Masyarakat, Reaksi Cerdas Indonesia, Lembaga Penelitian Pendidikan Luar Sekolah, dan Yayasan Yamira.