Pemda Diberi Kewenangan Bersyarat

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyayangkan sikap sejumlah Pemerintah Daerah yang dinilai lalai memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk itu, di masa kepemimpinan Presiden Jokowi Pemerintah akan mengutamakan DAK demi mendorong beberapa sektor prioritas seperti infrastruktur, pertanian, hingga kelautan.

"Otonomi khusus memang bagus, tapi masalah pengucuran dan pemanfaatan dananya tidak. Berapapun yang dilempar Pusat tidak bisa menjangkau pembangunan infrastruktur di daerah," kata Tjahjo di Jakarta, Rabu (5/11).

Saat ini, Tjahjo bilang, alokasi DAK seperti untuk kawasan Papua banyak diserap oleh pos belanja pegawai hingga pembiayaan pembangunan gedung Pemerintah Daerah. Sementara sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, pertanian dan perikanan seringkali dilupakan. Tentu saja, hal tersebut menyalahi esensi dari kebijakan Otonomi Daerah.

"Padahal tujuan pemekaran kan untuk kesejahteraan, untuk pemerataan. Makanya bapak Presiden sudah membuat satu sikap dana-dana alokasi khusus pusat ke daerah akan diutamakan untuk infrastruktur, petani dan nelayan," tuturnya.

Meski begitu, Pemerintah berjanji tak akan memberikan intervensi lebih ke Gubernur dan Bupati didalam menentukan arah kebijakan daerah. Bahkan Pemerintah Pusat tetap akan memberikan keleluasan dan kewenangan terkait pemberian izin-izin usaha. "Sebagai imbalannya mereka harus memotong birokrasi dan mempercepat proses perizinan khususnya untuk tiga sektor tadi," pungkas Tjahjo.