Menteri Dalam Negeri Akan Bahas Status FPI

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan akan membahas ihwal status organisasi Front Pembela Islam, FPI, yang menurutnya belum tercatat di DKI Jakarta, menyusul aksi demonstrasi menentang pelantikan Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur.

"Yang saya tahu FPI belum tercatat di DKI Jakarta, tapi belum ada laporan, dan akan segera dibahas," kata Tjahjo di kantor Wakil Presiden, Senin (10/11).

Soal penolakan Basuki sebagai gubernur, Tjahjo tetap mendukungnya karena telah sesuai dengan Keppres. "Saya hanya ingin menjawab normatif, semua ada di Keppres," ujar Tjahjo.

Mantan Sekjen PDI-P ini mengaku jika ada perbedaan dari berbagai fraksi merupakan hal yang wajar. "Tugas dewan kan menerima aspirasi," tutur Tjahjo.

Menanggapi demonstrasi menentang pengangkatan dirinya sebagai gubernur menggantikan Joko Widodo, pria yang akrab disapa Ahok itu telah menyiapkan surat permohonan pembubaran FPI untuk dikirim ke dua kementerian.

“Ini surat permohonan pembubaran FPI ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM. Ini pertama kali ada gubernur yang mau bubarin FPI,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (10/11), sambil menunjukkan dua pucuk surat yang telah disiapkan timnya.

FPI bersama beberapa ormas yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Jakarta menegaskan menolak Ahok karena bukan orang Islam.

Wakil Sekretaris Jenderal FPI Awit Maschuri mengatakan penolakan ini berhak dilakukan karena warga Jakarta memiliki hak yang sama seperti warga di Provinsi Bali.

"Sama saja seperti orang Bali yang tidak mau dipimpin oleh orang lain selain warga Hindu. Kami warga Jakarta juga yang penting itu dipimpin oleh Muslim. Karena warga Jakarta kebanyakan orang Muslim," kata Awit saat dihubungi CNN Indonesia, Senin, (10/11).

"Kalau kami rasis, kami akan mempermasalahkan dia Tiongkok. Tapi ini tentang pemimpin Muslim. Proporsional saja. Bukan rasis. Jakarta mayoritas warganya Islam, ya pemimpinnya juga Islam," ujar Awit lagi.