Menkopolhukam Anggap Wajar Ahok Kesal ke FPI

Jakarta, CNN Indonesia -- Perseteruan antara Front Pembela Islam dan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tak kunjung usai. Berawal dari penolakan FPI terhadap rencana pelantikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, dikirimkannya surat rekomendasi pembubaran FPI oleh Ahok ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM, hingga langkah FPI melaporkan Ahok ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik.

“Perang” antara Ahok dan FPI tersebut turut mendapat sorotan dari Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Prdijatno. Ia menilai wajar jika Ahok kesal kepada FPI sampai meminta pemerintah untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan tersebut.

Pilihan Redaksi Ahok Heran FPI Bisa Diterima Kemendagri Ahok: Jangan Anggap Saya Musuh Islam Polri Tegaskan FPI Lakukan Banyak Pelanggaran MUI: Ahok Jangan Terpancing FPI

“Pejabat, gubernur, mereka itu kesal memikirkan bagaimana menegakkan hukum terhadap organisasi yang melakukan kekerasan seperti itu,” kata Tedjo usai Rapat Koordinasi Pengawasan Polri di Hotel Discovery, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (12/11).

Tedjo lantas menyinggung aksi demonstrasi anti-Ahok FPI yang anarki beberapa waktu lalu. "Boleh saja melakukan demonstrasi. Tapi jika sudah membawa batu atau senjata, berarti niatnya sudah jelek," kata dia. (Baca: Polri Buru Dalang Rusuh FPI)

Ahok berpendapat FPI telah melanggar konstitusi dan Pancasila karena menolaknya menjadi gubernur karena alasan agama. “Kalau menolak saya hanya karena alasan agama dan menyebarkan fitnah macam-macam, maka tidak layak FPI ada di bumi Indonesia,” kata mantan bupati Belitung Timur itu.

Mantan Bupati Belitung Timur itu berencana mengurus surat rekomendasi pembubaran FPI kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sebelumnya, Wasekjen FPI Awit Maschuri mengatakan FPI menolak Ahok karena tak mau provinsi mereka yang mayoritas warganya muslim dipimpin oleh nonmuslim. “Sama seperti orang Bali yang tak mau dipimpin warga non-Hindu, kami warga Jakarta dipimpin siapa saja tak masalah, yang penting muslim,” kata dia.