Agun Gunandjar: Libatkan KPK di Munas Golkar

Jakarta, CNN Indonesia -- Salah satu calon ketua umum Partai Golkar, Agun Gunanjar Sudarsa, menjadi salah satu penentang Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical). Ia menolak Ical maju kembali dalam kontestasi pemilihan ketua umum yang akan digelar pada Musyawarah Nasional Golkar 30 November 2014 di Bandung.

Agun pun meminta penyelenggara Munas menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengantisipasi praktik politik uang dan pemungutan suara secara rahasia seperti halnya yang terjadi pada Kongres Demokrat 2010.

Pilihan Redaksi Akbar Akui Percepatan Munas Untungkan Ical Ical Masih Dinilai Jadi Kandidat Paling Kuat Munas Disusupkan, Rapimnas Golkar Panas Golkar Gugat Perppu Pilkada yang Dibuat SBY

"Dewan Pimpinan Pusat Golkar harus mengajak KPK untuk mencegah money politics," kata Agun kepada CNN Indonesia, Kamis malam (20/11).

Menurut Agun, preseden buruk Ical untuk membangun rezim bersama gerbongnya di Golkar terbukti dengan dipercepatnya Munas dari rencana awal Januari 2015. Ical dinilai tidak konsisten. Padahal dulu dialah yang ingin menunda pelaksanaan Munas.

"Ini strategi Ical agar bisa aklamasi. Desain ini sudah lama dan saya sudah suarakan sejak dulu bakal ada Rapat Pimpinan Nasional untuk memperepat Munas, lalu aklamasi (memilih Ical sebagai ketua umum lagi). Ini sudah tercium," kata Agun.

Namun kepercayaan diri Agun tidak pudar. Dia mengatakan masih memiliki strategi untuk memuka hati para pimpinan Dewan Pimpinan Daerah I dan II Golkar agar sadar untuk tidak kembali memilih Ical.

Munas terlambat

Mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla menilai jadwal penyelenggaraan Munas malah terlambat dari yang seharusnya. "Saya kira (Munas) tidak dipercepat, tapi malah terlambat, sedikit telat," ujar Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (20/11).

Soal Ical yang diprotes sebagian kader Golkar karena maju kembali sebagai calon ketua umum, Kalla menjawab singkat. "Namanya juga persaingan," kata dia.

Siapapun pemenang dalam Munas Golkar, menurut Kalla sosok ketua umum Golkar yang terpilih secara demokratis adalah pemimpin yang layak. "Sesuai dengan mayoritas pemilih saja. Itulah yang pas buat Golkar," kata dia

Rapimnas Golkar memutuskan Munas digelar 30 November-4 Desember 2014. Dengan adanya keputusan ini, waktu yang tersisa bagi para calon ketua umum Golkar untuk mempersiapkan diri dalam perebutan kursi nomor 1 di partai itu hanya tersisa sepuluh hari.

"Keputusan Rapimnas di atas keputusan Rapat Pleno DPP sehingga pelaksanaan Munas tanggal 30 November tidak melanggar konstitusi partai," ujar Ical pada Rapimnas di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Keputusan Rapimnas soal Munas itu berbeda dengan hasil Rapat Pleno DPP Partai Golkar pada 13 November yang mengagendakan Munas IX Golkar digelar Januari 2015.

Agenda percepatan Munas sesungguhnya sudah ditiupkan beberapa kader Golkar sejak kekalahan partai beringin di Pemilu 2014 lalu. Ical juga dinilai gagal memimpin Golkar. Namun Ical saat ini tak setuju dan minta Munas tak perlu buru-buru digelar.

Kini menanggapi percepatan Munas yang mendadak oleh Ical, banyak calon ketua umum Golkar yang kecewa, salah satunya Agus Gumiwang Kartasasmita. "Harusnya Pak Aburizal memperjuangkan dan mempertahankan keputusan Rapat Pleno DPP terakhir, yaitu Munas pada Januari 2015," kata dia.