MUNAS GOLKAR
Kapolri Belum Keluarkan Izin Munas Golkar di Bali
CNN Indonesia
Rabu, 26 Nov 2014 10:02 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepolisian Republik Indonesia menyatakan sampai saat ini belum menebitkan surat izin terkait Musyawarah Nasional Partai Golongan Karya di Bali, 30 November mendatang.
"Kami masih membaca dari aspek keamanan, karena Bali daerah wisata dan tentu keamanan di Bali tidak boleh terganggu," kata Kepala Polri Jenderal Sutarman, di Mabes Polri, Jakarta, Rabu pagi (26/11).
Sutarman menyatakan masih akan melakukan peninjauan lebih jauh karena di partai beringin kini sudah banyak bibit-bibit konflik. Hal itu terlibat dari baku hantam di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Selasa petang.
Karena itu, Sutarman juga belum bisa memastikan kapan izin itu akan dikeluarkan. "Kami evaluasi dulu," katanya.
Walau demikian, Sutarman menyatakan, dari pihak Golkar sudah memberikan surat pemberitahuan dan dengan begitu Munas dapat tetap berjalan.
"Kegiatan partai ini seperti demonstrasi. Mereka kirim pemberitahuan, kami wajib mengamankan," ujarnya.
Namun Sutarman menegaskan, pembubaran kegiatan akan menjadi pertimbangan jika pada akhirnya surat izin tidak terbit.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno sebelumnya meminta Polri untuk tidak mengeluarkan izin terkait kegiatan ini. Menurut Tedjo, baku hantam yang terjadi di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, menunjukkan potensi konflik yang besar. (Baca juga: Menkopolkam: Kalau Munas Golkar di Hutan, Aman)
Musyawarah Nasional Partai Golkar di Bali rencananya dilangsungkan, Ahad (30/11). Golkar telah dua kali mengganti lokasi pelaksanaan Munas karena alasan teknis.
Munas yang awalnya direncanakan bertempat di Bandung, batal dan sempat dipindah ke Surabaya, sebelum akhirnya diputuskan digelar di Bali.
"Kami masih membaca dari aspek keamanan, karena Bali daerah wisata dan tentu keamanan di Bali tidak boleh terganggu," kata Kepala Polri Jenderal Sutarman, di Mabes Polri, Jakarta, Rabu pagi (26/11).
Sutarman menyatakan masih akan melakukan peninjauan lebih jauh karena di partai beringin kini sudah banyak bibit-bibit konflik. Hal itu terlibat dari baku hantam di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Selasa petang.
Karena itu, Sutarman juga belum bisa memastikan kapan izin itu akan dikeluarkan. "Kami evaluasi dulu," katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kegiatan partai ini seperti demonstrasi. Mereka kirim pemberitahuan, kami wajib mengamankan," ujarnya.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno sebelumnya meminta Polri untuk tidak mengeluarkan izin terkait kegiatan ini. Menurut Tedjo, baku hantam yang terjadi di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, menunjukkan potensi konflik yang besar. (Baca juga: Menkopolkam: Kalau Munas Golkar di Hutan, Aman)
Musyawarah Nasional Partai Golkar di Bali rencananya dilangsungkan, Ahad (30/11). Golkar telah dua kali mengganti lokasi pelaksanaan Munas karena alasan teknis.
Munas yang awalnya direncanakan bertempat di Bandung, batal dan sempat dipindah ke Surabaya, sebelum akhirnya diputuskan digelar di Bali.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK