Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa mengklaim Koalisi Merah Putih (KMP) tetap solid meskipun dua partai dalam porosnya, yaitu Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengalami perpecahan.
Menuruntya, semangat KMP sebagai bagian di luar pemerintahan tidak akan terpecah karena KMP berdiri bukan atas konteks mencari kekuasaan atau berebut posisi.
"Tetap solid, saya kira tidak ada pengaruhnya. KMP itu berbicara dalam semangat penyeimbang bukan merebut kekuasaan," kata Desmond kepada CNN Indonesia, Selasa (9/12) pagi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Malahan, pascadua partai di dalam KMP pecah secara internal, Desmond malah menyoroti sikap pemerintah yang terkesan memberikan intervensi berlebihan dan terang-terangan. Menurutnya, negara secara vulgar terlibat mengurusi urusan internal partai lewat pernyataan menterinya.
"Menkopolhukam memberikan pernyataan dan terkesan intervensi berlebihan. Boleh saya sebut ini lebih sadis ketimbang Orde Baru," ujarnya.
Menurut Desmond, lebih sadis dari Orde Baru adalah pemerintah saat ini terlibat langsung melakukan intervensi. Baginya, hal ini berbeda dengan intervensi yang dilakukan saat Orde Baru yang mana pemerintah menggunakan tangan aparat atau lembaga lain. "Dulu pemerintah pakai tangan orang lain, sekarang benar-benar terang-terangan."
Dalam perbincangannya, Desmond ingin meluruskan bahwa KMP bukanlah sebuah lembaga yang dibentuk untuk merebut kekuasaan namun perlu digarisbawahi bahwa KMP adalah semangat untuk berbeda dengan kekuasaan sebagai tukang kritik demi konstruksi pemerintahanyang sehat.
Mengenai adanya dua kubu dalam Partai Golkar dan PPP, Desmond melihat yang diakui oleh pihak KMP adalah mereka yang memiliki semangat yang sama, yaitu semangat untuk menjadi kritikus pemerintah. "Karena kalau yang sama dengan pemerintah itu adalah bukan KMP," tegasnya.
Dalam pemberitaan satu bulan terakhir, kisruh dua partai warisan Orde Baru yaitu Golkar, dan PPP tengah goyah. Dua munas dan dua muktamar terjadi dengan hasil akhir memecah partai dalam dua kepengurusan. Keduanya kini tengah menunggu pengkajian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yangakan memutuskan kepengurusan mana yang sah, Golkar antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono sementara PPP antara Djan Faridz dan Romahurmuzziy.