PERPPU PILKADA

Demokrat Sangat Mungkin Bergabung di Pemerintahan

CNN Indonesia
Selasa, 09 Des 2014 12:19 WIB
Pertemuan SBY-Jokowi di Istana dalam rangka lobi Perppu Pilkada menjadi indikasi kuat Partai Demokrat akan bergabung bersama pemerintah.
Presiden Joko Widodo (kiri) menerima Chairman Global Green Growth Institute Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (8/12). ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan partainya tengah menjajaki kemungkinan bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Dalam pertemuan antara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, kemarin, Saan mengangap hal yang wajar saat Demokrat melihat Perppu Pilkada perlu mendapat dukungan penuh.

"Kemarin Pak SBY datang ke Istana dalam konteks perppu, kita belum menentukan apakah akan berkoalisi dengan KIH atau tidak," kata Saan kepada CNN Indonesia, Selasa (9/12).

Saat ditanya posisi konkret Partai Demokrat saat ini, Saan tetap memastikan partai berlambang merci itu tidak berada di KIH pun tidak di Koalisi Merah Putih, "kami penyeimbang, seperti bandul," jelasnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Walaupun akan mendukung pemerintah, dukungan itu akan mengalir berdasarkan isu, tidak pada ideologi yang tergabung dalam satu koalisi. Seperti pertemuan SBY-Jokowi di Istana menjadi contoh cara bermain Partai Demokrat. Namun, Saan enggan disebut partai yang pernah berkuasa dalam dua periode pemerintahan ini bermain di dua kaki.

"Ya enggak dong, tapi dalam konteks isu mungkin kita bisa condong ke satu sisi. Seperti soal intepelasi, kami di Demokrat gak ikut-ikutan, karena untuk apa?" paparnya. Meski enggan memastikan akan merapat ke KIH, Saan mengamini peluang itu besar.
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER