Urusi KPK-Polri, Jokowi Diminta Tak Abaikan Sektor Ekonomi

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Biro Politik PDIP Hamid Basyaib menyarankan agar Presiden Joko Widodo tak berlarut-larut terseret dalam kisruh KPK dan Polri, apalagi jika sampai mengabaikan sektor lain.

"Masalah ini (KPK-Polri) memang penting karena terkait dengan hukum dan keamanan kita. Namun jika berlarut-larut dan mengabaikan urgensi sektor lain akan bahaya," ucap Hamid dalam forum 'Perspektif Indonesia' di Jakarta, Sabtu (31/01).

Pilihan Redaksi Asmara Putri Kabareskrim di Antara Kisruh KPK-Polri Kasus Abraham Samad, Polri Panggil Tjahjo dan Hasto Hasyim Muzadi: Keadilan Tenggelam dalam Kemelut KPK-Polri 10 Perempuan Mengaku Model Berdemo Menyindir Abraham Samad

Sektor lain yang dimaksud Hamid antara lain persoalan ekonomi. Ia meminta Presiden Jokowi terus memikirkan bagaimana cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi, menurut Hamid, saat ini Jokowi memiliki pasukan menteri yang mumpuni sehingga dapat memudahkan gerak pemerintah dalam membangun ekonomi negara.

Hamid berpendapat, saat ini banyak menteri berlatar belakang pebisnis atau pengusaha yang bisa memudahkan jalan Jokowi dalam mendongrak pertumbuhan ekonomi.

"Hanya karena kisruh jenderal yang akan dilantik atau tidak lantik, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa terancam, sebab ekonomi tidak tumbuh begitu saja. Maka saya bisa bilang (konflik KPK-Polri) ini bukannya tidak penting, tapi annoying issue," ucap Hamid.

Banyak pihak kini menanti Presiden Jokowi bersikap tegas dalam mengatasi konflik KPK-Polri. Peseteruan antara dua lembaga penegak hukum itu makin pelik karena saat ini seluruh pimpinan KPK telah dilaporkan ke Polri.

Jumat (23/1), Bareskrim Polri menangkap Bambang Widjojanto dan menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus pemberian keterangan palsu di depan sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, tahun 2010. Saat itu Bambang belum menjabat Ketua KPK. Ia menjadi pengacara salah satu pasangan calon yang bersengketa.

Keesokannya, Sabtu (24/1), Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dilaporkan ke Bareskrim Polri atas tuduhan mengambil paksa saham milik PT Desy Timber, perusahaan penebangan kayu yang beroperasi di Berau, Kalimantan Timur, pada tahun 2006, saat Adnan menjadi penasihat hukum perusahaan itu.

Senin (26/1), Ketua KPK Abraham Samad pun dilaporkan ke Bareskrim Polri atas tudingan melakukan pertemuan dengan petinggi partai politik untuk melakukan lobi politik dengan imbalan bantuan hukum bagi kader partai Emir Moeis sebagaimana yang ditulis dalam artikel ‘Rumah Kaca Abraham Samad’ di blog Kompasiana.

Rabu (28/1), giliran Wakil Ketua KPK Zulkarnain dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait dugaan korupsi dana hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Jawa Timur tahun 2008, saat ia menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi.

Rentetan pelaporan para pimpinan KPK itu dimulai sepekan setelah KPK menetapkan calon Kapolri tunggal Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus rekening gendut. Budi yang dijadwalkan diperiksa Jumat kemarin (30/1), tak hadir di KPK. (adt/agk)