Jakarta, CNN Indonesia --
Direktur Eksekutif Populi Center Nico Harjanto menyatakan pemilihan calon baru Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) merupakan momentum bagj Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan kisruh antara Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bukan hanya itu, hal itu juga dapat menjadi momentum untuk menyelesaikan konflik antara Jokowi dengan partai pendukungnya serta dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Keputusan paling bijaksana yang dapat diambil presiden adalah tidak melantik Budi Gunawan (BG) dan mengajukan nama baru calon Kapolri," kata Nico seusai diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2).
Karenanya, Nico berpendapat, Jokowi jangan sampai salah pilih untuk kedua kalinya. "Kalau nama baru itu ditentang publik, presiden harus mampu menjelaskan kepada publik bahwa pilihannya tidak salah. Publik mau pilihan kedua ini benar-benar pilihan paling baik," katanya.
Di lain sisi, Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi meminta Jokowi dapat bersikap lebih tegas. "Sekarang tergantung presiden apakah mau melantik atau mengganti. Apa sih susahnya?" kata Viva.
Menurutnya, itu sudah menjadi hak prerogatif presiden yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ia meminta agar Jokowi segera memberikan kejelasan soal Kapolri agar konflik yang terjadi tidak berlarut-larut.
Selain itu, Viva berpendapat Jokowi sebaiknya lebih banyak memanfaatkan lembaga negara yang sudah ada dalam menyelesaikan kisruh politik yang terjadi. "Tidak perlu Tim Sembilan. Tim Sembilan tidak ada manfaatnya dalam pengembangan demokrasi," katanya.
Menurutnya, Jokowi sebaiknya lebih memanfaatkan fungsi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). "Apa gunanya Wantimpres dibentuk kalau tidak bisa memberikan nasihat kepada presiden? Lembaga yang dibentuk di luar itu merupakan tameng politik Jokowi," katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
(pit/pit)