Konflik KPK-Polri Dinilai Belum Sepenuhnya Berakhir

Lalu Rahadian | CNN Indonesia
Jumat, 20 Feb 2015 12:35 WIB
Belum tuntasnya konsolidasi kekuasaan dianggap menjadi faktor belum juga berakhirnya kisruh KPK dan Polri.
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (tengah) dan Mensesneg Pratikno (kanan) memberikan keterangan pers terkait polemik pelantikan Kepala Kepolisian RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (19/2). (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kisruh terkait calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan dan konflik antara Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama sebulan terakhir dipandang membawa hikmah oleh Sekretariat Bersama Partisipasi Indonesia, kumpulan organisasi pendukung Jokowi-JK.

Menurut Sekber Partisipasi Indonesia, kisruh KPK-Polri dan masalah dalam pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri semakin menunjukkan pihak mana saja yang mendukung atau menentang pemerintahan saat ini.

"Konflik itu mendorong orang untuk bersikap lebih jelas terhadap pemerintahan Jokowi. Siapa yang mendukung, siapa yang menentang, siapa yang plin-plan, semuanya jelas dan terekam dengan baik di media. Sikap partai-partai di DPR jelas, sikap lembaga penegak hukum, lembaga peradilan, semuanya jelas," ujar Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, dalam keterangan yang diterima CNN Indonesia, Kamis (19/2).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Budi juga mengatakan, solusi yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo dengan mencabut pencalonan Komjen Budi Gunawan dan menonaktifkan dua pimpinan KPK, Rabu (18/2) lalu, belum mampu menyelesaikan masalah yang terjadi saat ini.

Konsolidasi kekuatan politik yang belum selesai dilakukan Presiden membuat kekisruhan diprediksi masih akan terjadi kedepannya.

"Jelas bahwa krisis belum berakhir. Situasinya masih dinamis. Keputusan Presiden kemarin melegakan masyarakat, tapi kita tahu bahwa konflik belum sepenuhnya berakhir karena konsolidasi kekuasaan juga belum tuntas," kata Budi.

Menghadapi situasi politik yang dipenuhi konflik tersebut, Sekber Partisipasi Indonesia sepakat untuk menguatkan barisan guna terus mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Ada perbedaan pendapat, ada diskusi hangat bahkan panas (antar pendukung Jokowi-JK). Tapi sikap kami tetap sama, mendukung Jokowi-JK menjalankan Nawa Cita," ujar anggota Seknas Jokowi, Hilmar Farid. (meg)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER