Soal Surat Jokowi pada DPR, Wiranto: Kami Ikut Prosedur Saja

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Hanura Wiranto memilih tidak mencampuri urusan baik soal uji kelayakan dan kepatutan ataupun surat Jokowi soal Calon Kapolri Badrodin Haiti yang dirasa DPR butuh perbaikan dan penjelasan lebih dalam.

"Sikap kami (Hanura) akan menyerahkan kepada mekanisme hubungan antara Presiden dan DPR RI," kata Wiranto usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (25/3).

Pilihan Redaksi Ruhut: Jokowi Tak Perlu Urus Revisi Surat Pencalonan Badrodin Hasrat PDIP Masih Besar Jadikan Budi Gunawan Kapolri Komisi III Minta Jokowi Datang ke DPR, Jelaskan Pembatalan BG

Wiranto telah menginstruksikan pada Fraksi Hanura di DPR agar mengikuti satu mekanisme yaitu prosedur yang berlaku. Namun, dirinya meminta masalah kepolisian terutama pemilihan dan pelantikan Kapolri harus segera diselesaikan mengingat keterkaitannya dengan kondisi keamanan tanah air.

Untuk diketahui, para pemimpin partai politik pendukung pemerintah menggelar rapat di rumah Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Senin (23/3) di Jakarta Timur. Pertemuan dihadiri Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya Romahurmuziy, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKPI Sutiyoso, Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella, dan petinggi partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) lainnya.

Rapat antar parpol pendukung Jokowi-JK ini guna menyepakati rekomendasi kepada Presiden agar segera memperbaiki surat pencalonan Badrodin. Dua poin yang dirasa perlu diperbaiki ialah penjelasan alasan pembatalan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan dan penyebutan Budi Gunawan sebagai tersangka. Hal ini dikatakan oleh Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella

"Yang masih mengganjal adalah belum adanya penjelasan Presiden mengenai pembatalan pelantikan Budi Gunawan. Padahal, Budi sudah lolos uji kelayakan di DPR," kata Rio.

Tak hanya KIH, KMP pun merasakan perlu adanya penjelasan hal yang sama. Seperti yang diungkapkan Ketua Fraksi Partai Golkar versi Munas Bali Ade Komaruddin. Dia menyebut fraksi-fraksi KMP juga meminta pimpinan DPR mengembalikan surat Presiden terkait pencalonan Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri. (hel)