Komisi III Minta Jokowi Datang ke DPR, Jelaskan Pembatalan BG

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi III Bidang Hukum DPR menyatakan tak mempersoalkan pengajuan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri baru menggantikan Komjen Budi Gunawan yang pelantikannya sebagai Kapolri dibatalkan oleh Presiden Jokowi meski ia telah disetujui DPR menjadi Kapolri.

Sosok Badrodin Haiti, menurut Wakil Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan, dapat diterima komisinya. Namun Komisi III meminta Jokowi untuk memberikan penjelasan tambahan dengan datang langsung ke DPR RI.

Pilihan Redaksi DPR Reses Hingga 23 Maret, Bagaimana Nasib Badrodin Haiti? Soal Badrodin, DPR Minta Jokowi Tunggu Sampai Reses Berakhir Reses Usai, DPR Pekan Depan Bahas Calon Kapolri Badrodin Prabowo Minta DPR Tak Intervensi Calon Kapolri Pilihan Jokowi

“Kami meminta penjelasan kenapa Pak Budi Gunawan tidak jadi dilantik. Tapi kami tidak ada masalah dengan Pak Badrodin Haiti,” kata Trimedya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/3).

Permintaan penjelasan kepada Jokowi, ujar petinggi PDIP itu, lebih menyangkut sistem ketatanegaraan di Indonesia, agar pembatalan calon Kapolri yang telah disetujui DPR tak menjadi preseden buruk ke depannya.

Oleh sebab Budi Gunawan saat itu diajukan sebagai calon Kapolri oleh Jokowi, dan juga dibatalkan oleh Jokowi, maka Komisi III berpandangan akan sangat bagus bila mereka mendengar penjelasan langsung dari mulut Jokowi.

“Lebih baik dijelaskan dalam rapat konsultasi antara pimpinan III dan pimpinan DPR. Kalau bisa Senin depan (30/3) dilakukan rapat konsultasi,” kata Trimedya.

Rapat konsultasi tersebut, ujar Trimedya, juga harus membahas soal batas waktu 20 hari bagi DPR untuk membahas surat pencalonan Badrodin sebagai Kapolri dari Jokowi tersebut. “Apakah surat itu dikembalikan atau dibahas dulu. Saran saya lebih baik dikembalikan dulu, apalagi Jokowi sedang di luar negeri,” ujar Trimedya.

Padahal Pasal 11 ayat (3) UU Polri menyebutkan, “Persetujuan atau penolakan DPR terhadap usul Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) [soal pengangkatan Kapolri] harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh DPR.”

Sementara Pasal 11 ayat (4) UU tersebut berbunyi, “Dalam hal DPR tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh DPR.”

Jika dihitung sejak surat Jokowi diterima DPR pada 18 Februari, maka hari ke-20 jatuh pada 10 Maret, saat DPR masih reses. Inilah mesti dibahas oleh DPR dan pemerintah.

Trimedya, sebagai kader PDIP –partai yang mendukung penuh pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri, menegaskan tak masalah dengan pembatalan BG. Yang penting, ujarnya, kekosongan di kursi Kapolri dapat segera terisi. (agk)