Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul berharap para koleganya di Senayan tidak meminta hal yang aneh kepada Presiden Joko Widodo. Soal surat pencalonan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kapolri, DPR menurut Ruhut tak perlu mendesak Jokowi turun tangan langsung.
Anggota DPR asal Partai Demokrat itu mengatakan, masih ada Menteri Sekretaris Negara untuk bisa memperbaiki surat pencalonan tersebut.
"Sudah ada pembantu presiden, jangan presiden yang turun tangan," kata Ruhut saat ditemui di kompleks DPR RI, Rabu (25/3). Menurutnya, sebagai sesama pejabat negara yang dipilih rakyat, presiden dan anggota DPR tak perlu saling mengganggu
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Biarlah presiden bekerja, DPR jangan terlalu aneh-aneh, Kerja saja masing-masing dan jangan saling merecoki," ujarnya.
Sebelumnya beberapa fraksi mempermasalahkan pencalonan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kapolri baru menggantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Fraksi Partai Golkar meminta agar surat yang Jokowi serahkan ke DPR untuk diperbaiki redaksionalnya karena penjelasannya kurang.
Selain itu mereka meminta status Budi Gunawan di surat tersebut pun diperjelas karena dirinya sudah tak lagi menjadi tersangka sejak dimenangkan di praperadilan.
Berbeda dengan Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan justru terlihat masih ingin Budi Gunawan dilantik menjadi Kapolri. PDIP beralasan Budi Gunawan sudah disetujui menjadi Kapolri melalui rapat paripurna DPR RI.
Namun Ruhut mengatakan kunci pencalonan Badrodin Haiti justru ada di tangan Budi Gunawan. Menurutnya Budi Gunawan justru jadi orang yang menyetujui Badrodin Haiti menjadi calon Kapolri baru. "Pencalonan Badrodin Haiti kuncinya ada di Budi Gunawan. Jika dia merestui kita mau bilang apa," kata Ruhut.
(sur)