Jakarta, CNN Indonesia -- Megawati Soekarnoputri sudah dipastikan akan menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan periode 2015-2020. Dengan hasil tersebut, Megawati pun dipastikan menjadi formatur tunggal dalam membentuk kepengurusan PDI-P untuk lima tahun mendatang.
Ketua
Steering Committee Kongres PDI-P, Andreas Pareira mengungkapkan kepengurusan partai akan menjadi hak prerogatif Megawati selaku formatur tunggal. Selain itu, atas dasar aklamasi, Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah mengatakan Megawati mendapat istilah sebagai Ketua Umum Mandataris Kongres.
"Kepengurusan partai menjadi hak prerogatif ketua umum yang menjadi formatur tunggal untuk membentuk kepengurusan DPP PDI-P," ujar Andreas saat mengadakan jumpa pers di kantor DPP PDI-P di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (7/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Andreas mengatakan jika dalam struktur organisasi PDI-P, ketua umum berada di pucuk pimpinan organisasi. Berbeda dengan partai lain yang organisasi tertinggi adalah DPP, di PDI-P organisasi tertinggi adalah ketua umum.
Oleh sebab itu Megawati punya hak untuk menentukan siapa saja yang pantas mengisi posisi di DPP PDI-P dan dia pun punya hak untuk langsung mencopot seseorang dari posisinya. Selain itu, masalah regenerasi partai pun akan menjadi kewenangan dari ketua umum nanti.
"Untuk masalah regenerasi PDI-P ke depan, ketua umum akan memiliki wewenang dan hak prerogatif untuk menentukan dan menatanya," kata Andreas.
"Beliau pasti punya forum dan beberapa pribadi yang bisa diajak untuk mengkonsultasikan hal tersebut (penentuan kepengurusan). Itu hak beliau dan pasti beliau punya," kata Andreas menambahkan.
Kongres PDI-P akan digelar di Bali mulai Kamis (9/4) hingga Sabtu (11/4) dan dihadiri sekitar 2000 peserta yang berasal dari 514 dewan pimpinan cabang dan 34 dewan pimpinan daerah. Agenda utama Kongres ke-IV PDI-P adalah pengukuhan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.
Hal tersebut masih sama dengan hasil rapat kerja nasional PDI-P yang digelar di Semarang tahun 2014 lalu yang meminta agar Megawati bersedia kembali menjadi ketua umum.
(pit)