Jokowi dan JK Belum Pernah Bahas Perombakan Menteri

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjelaskan dirinya dan Presiden Joko Widodo belum pernah membahas ataupun menyinggung mengenai perombakan menteri atau reshuffle Kabinet Kerja.

"Belum ada dibicarakan (rombak kabinet), masih terlalu cepat. Belum sama sekali dibicarakan," kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (7/4).

JK memastikan pembicaraan perombakan kabinet belum menjadi bahan singgungan baik antara dirinya, Jokowi, ataupun dengan partai mitra koalisi pemerintah atau Koalisi Indonesia Hebat.

Pilihan Redaksi Badrodin: Pelimpahan Berkas Kasus BG Belum Berkekuatan Hukum Ribut DP Mobil Pejabat, Istana Perketat Pengambilan Kebijakan Survei: Susi, Menteri Jokowi dengan Kinerja Terbaik Soal DP Mobil Pejabat, DPR Menolak Jadi Kambing Hitam

Sebelumnya, wacana perombakan kabinet mencuat akibat semakin rendahnya popularitas Jokowi-JK dan ketidakpuasan masyarakat pada beberapa program pemerintahan Jokowi-JK

Misalkan, Berdasarkan hasil Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan hanya segelintir masyarakat Indonesia yang tahu dan mengatakan mereka puas akan kinerja para menteri pemerintahan Jokowi. Hasil survei yang dilakukan pada 10 hingga 18 Januari 2015 kepada 1220 koresponden tersebut dibagi dalam empat bidang.

Tak hanya sampai disitu, beberapa elite politik dari lawan kubu koalisi Jokowi-JK KMP (Koalis Merah Putih) juga meminta hal yang serupa. Namun, bidikan ini ditujukan pada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang dianggap berat sebelah dan mengintervensi dalam mengakui salah satu kepengurusan Partai Golkar dan PPP.

Bahkan, Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar kubu Ical, Bambang Soesatyo, meminta wacana ini secara terang-terangan. Bambang meminta Jokowi mengganti Yasonna dengan Trimedya Pandjaitan.

"Saat ini telah hadir Menkumham (Yasonn Laoly) dan calon Menkumham (Trimedya Pandjaitan)," kata Bambang saat Rapat Kerja dengan Menkumham, Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (6/4).

Untuk diketahui, 34 menteri dalam susunan Kabinet Kerja bentukan Jokowi-JK ini telah berjalan selama hampir tujuh bulan terhitung sejak pelantikan Oktober 2014. (pit/obs)