Pimpinan DPR Tak Urusi soal Rencana Belanja yang Membengkak

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah mengaku tidak mengetahui besarnya anggaran yang disusun untuk belanja umum DPR 2015. Diketahui, Sekretariat Jenderal DPR telah menyusul rencana tersebut dengan total anggaran Rp 220, 1 miliar tahun 2015 ini.

Menurut Fahri, ada kesalahan cara memandang. Anggota dewan tidak mengurusi persoalan anggaran tersebut. "Jadi keliru kalau tanya ke saya. Itu murni dengan biaya pemeliharaan yang domainnya ada pada birokrasi DPR," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/4).

Pilihan Redaksi Anggota BURT Hazrul Azwar Tak Tahu Soal Rencana Belanja DPR FITRA Menilai Rencana Belanja DPR Rp 220,1 Miliar Tak Wajar DPR Anggarkan Rp 36 Miliar untuk Perawatan 'Rumah Hantu' DPR Siap Belanjakan Dana Ratusan Miliar Tahun Ini

Fahri enggan mengomentari lebih lanjut mengenai rencana anggaran tersebut. Ia meminta agar hal tersebut tidak dititikberatkan pada anggota dewan, karena baik anggota ataupun pimpinan dewan tidak memiliki kuasa dalam penggunaan anggaran tersebut. "Masa saya ngurusin makanan rusa, terus pengharum ruangan yang tidak ada urusannya sama kami. Kan itu sudah ada petugasnya," ujar Fahri.

Dari rencana anggaran yang termuat dalam susunan Rencana Umum Pengadaan tahun 2015 yang dibuat pada Maret lalu ini, terlihat beberapa di antaranya telah selesai dilakukan lelang yaitu langganan jasa internet sebesar Rp 2,79 miliar dan pengadaan helpdesk infrastruktur sebesar Rp 350 juta. Pengadaan lainnya masih dalam proses lelang umum dan lelang sederhana.

Rencana Umum Pengadaan 2015 itu dibagi menjadi enam bagian yaitu untuk belanja biro humas dan pemberitaan merencanakan anggaran Rp 86,212 miliar; biro pemeliharaan bangunan dan instalasi Rp 80,48 miliar; biro umum Rp 35,53 miliar; biro kerja sama antarparlemen sebesar Rp 10,66 miliar; pusat pengkajian pengolahan data dan informasi sebesar Rp 7,04 miliar; dan biro keanggotaan pegawai Rp 1,02 miliar.

Dalam rencana pengadaan biro pemeliharaan bangunan dan instalasi, ada biaya untuk kontrak service pemeliharaan kompleks Rumah Jabatan Anggota Kalibata sebesar Rp 32,15 miliar; cleaning service gedung zona A DPR Rp 10,89 miliar; serta cleaning service gedung zona B dan C masing-masing Rp 8,38 miliar dan Rp 8,12 miliar.

Sementara untuk biro humas dan pemberitaan, anggaran yang memakan biaya paling besar yaitu untuk pengadaan dan pemasangan peralatan dan instalasi digital broadcast system TV parlemen.

(obs)