Jokowi Evaluasi Menteri Lewat Capaian Target dan Kinerja

Jakarta, CNN Indonesia -- Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan bidang Komunikasi Politik Eko Sulistyo mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi para menteri Kabinet Kerja melalui capaian target dan kinerja masing-masing.

Menurut Eko, setiap ada kegiatan seperti rapat terbatas dan rapat pimpinan, maka selalu ada penilaian kinerja yang dijadikan patokan bahan evaluasi terhadap kinerja program kementerian oleh Presiden Jokowi. Namun, pembahasan evaluasi dalam konteks reshuffle kabinet belum pernah dilakukan.

Dalam menjalankan tugasnya, tutur Eko, para menteri Kabinet Kerja memiliki lini masa, jadwal kerja, dan serapan program-program prioritas masing-masing kementerian. Ketiga hal itu juga dijadikan indikator penilaian kinerja dan apakah target program dari masing-masing kementerian telah tercapai atau belum.

Pilihan Redaksi Fahri Ingin Jokowi Pilih Menteri yang Pandai Berpolitik Menteri Jokowi Enggan Tanggapi Wacana Perombakan Kabinet Menteri Agraria Tak Pusing Rencana Reshuffle Kabinet Jokowi Bantah Isu Reshuffle, Tedjo Klaim Kinerja Menteri Baik Menteri Bidang Politik dan Hukum Dinilai Tak Perlu Diganti

Tak hanya itu, Eko menambahkan, terdapat beberapa hal dan persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menilai capaian target dan kinerja para menteri.

"Ini misalnya baru saja penetapan eselon I di beberapa kementerian atau lembaga, kan baru berjalan. Padahal mereka sangat vital untuk proses-proses pengadaan barang dan jasa," ujar Eko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/5).

Adapun terkait adanya dukungan dari sejumlah partai pendukung untuk melakukan reshuffle, Eko berpendapat partai pendukung tentu memiliki saluran untuk memberikan masukan kepada Presiden, namun kewenangan untuk menentukan perombakan kabinet tetap berada di tangan sang Kepala Negara. (Baca: Kuntoro: Beban Politik Reshuffle Terberat Ada di Jokowi)

Sebelumnya, Eko mengungkapkan, Presiden Jokowi telah mengerti menteri-menteri yang akan dirombak atau reshuffle. Ia menilai, perombakan menteri merupakan hak prerogatif presiden, sehingga lebih baik menyerahkan kewenangan tersebut kepada sang pemimpin negara.

"Reshuffle itu kan (kewenangan) Presiden, jadi biarkan Presiden yang berpikir, biarkan Presiden yang menggunakan hak prerogatifnya. Hampir enam bulan ini Presiden sudah mengerti ya, mana-mana menterinya yang di reshuffle itu," ujar Eko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/5).

Meski demikian, Eko belum menjelaskan apakah perombakan tersebut lebih ke arah menteri-menteri yang mengurusi bidang ekonomi--seperti yang diisukan--atau tidak.

"Itu kembali lagi ke Presiden. Tapi masyarakat akan melihatkan, akan dikaitkan pula dengan kondisi-kondisi yang sekarang ini ada. Saya kira itu," kata dia.

Eko mengaku sudah mengira masyarakat akan fokus ke penilaian yang menyebutkan bahwa menteri-menteri yang mengurusi perekonomian negara adalah yang kinerjanya kurang baik atau kedodoran. (Baca: Politikus NasDem Kritik Tajam Jajaran Menteri Ekonomi Jokowi)

"Pasti masyarakat fokusnya ke situ. Tapi tunggulah. Presiden punya ukuran-ukurannya," ujar dia. "Ya kamu framing sajalah. Hehehe..." kata dia melanjutkan.

Bekas tim sukses kampanye pilpres Jokowi-JK ini mengungkapkan bahwa waktu pelaksanaan perombakan sangat tentatif. "Iya kan. Dekat bisa seminggu, sebulan, iya kan. Itu yang saya sampaikan. Pokoknya reshuffle itu hak prerogatif presiden," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menuturkan bahwa pihak Istana akan melakukan reshuffle untuk memperbaiki kinerja Kabinet Kerja. "Ya, tentu dalam waktu ke depan ini lah," kata JK di Kantor Wakil Presiden Jakarta.

JK menjelaskan perombakan kabinet dirasa perlu mengingat dibutuhkannya kinerja yang mumpuni untuk mengintensifkan program kerja Jokowi-JK. Namun sayangnya, JK tak menjelaskan rinci sektor kementrian mana yang menjadi sasaran perombakan. "Nanti, itu teknis," kata JK singkat.

(obs)