Hasil Survei Menteri Bidang Politik dan Ekonomi Negatif

Jakarta, CNN Indonesia -- Political Communication (PolComm) Institute mengeluarkan hasil survei terkait kinerja para menteri. Dari hasil survei itu, setidaknya menteri di bidang politik dan ekonomi mendapatkan sorotan lebih ketimbang menteri lain.

Untuk itu Presiden Joko Widodo memiliki wewenang penuh dalam merombak jajaran menteri Kabinet Kerja-nya. Namun, bukan tidak mungkin presiden menggunakan hasil survei sebagai bahan evaluasi kinerja para menteri.

"Ini bisa juga jadi bahan menteri untuk evaluasi. Jangan alergi dengan hasil riset, akan sulit untuk evaluasi," ujar Direktur Polcomm Institute Heri Budianto di kawasan Cikini, Jakarta, Senin (11/5).

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, dan Menteri Politik, Hukum dan HAM Yasonna Laoly merupakan menteri yang kinerjanya dianggap negatif, dalam pemberitaan.

Pilihan Redaksi Andi Widjojanto Bela Diri Soal Sorotan Negatif Pemberitaan PDIP Masih Bungkam soal Perombakan Kabinet Soal Reshuffle, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel Bela Diri Wacana Reshuffle Dianggap Masih Kepagian JK Masih Belum Tahu Kapan Jokowi Umumkan Reshuffle Kabinet

Penilaian tersebut disampaikan oleh Heri melalui hasil survei mengenai komunikasi kinerja menteri dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Menteri Tedjo dianggap negatif pada saat polemik ijin Munas Golkar di Bali. Kemudian salah bicara yang menyebut rakyat enggak jelas saat KPK-Polri," ungkapnya.

"Sedangkan Menteri Yasonna karena konflik PPP, Golkar dan kebijakan remisi koruptor," ungkapnya.

Survei ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa berita sebanyak 32.047 berita di 15 media massa nasional dengan periode Oktober 2014-April 2015, dan riset pada periode 1-7 Mei 2015.

Selain Tedjo dan Tjahjo, Menteri Koordinasi Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Sudirman Said termasuk dalam daftar menteri yang kinerjanya dianggap negatif.

Sofyan dianggap tidak dapat bekerja dengan baik, lanjut Heri, karena dianggap berperan dari melemahnya kondisi ekonomi di Indonesia. Selain itu, juga dianggap lemah dalam berkoordinasi dengan jajaran menteri di bawahnya.

Sedangkan, kinerja Rini pun dianggap negatif pada saat ramainya pemberitaan mengenai rencana penjualan gedung BUMN, pergantian direksi BUMN dan suntikan modal kepada BUMN.

"Menteri Sudirman karena kenaikan BBM, dan juga mafia migas," ungkap Heri.

Tidak berhenti disitu, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto pun menjadi salah satu menteri yang sering sekali menjadi sasaran pemberitaan negatif. Hal tersebut, lanjut Heri, karena pemberitaan dianggap menjadi pihak yang memutus komunikasi Presiden Jokowi dengan partai politik pendukung (pit)