Jakarta, CNN Indonesia -- Isu perombakan Kabinet Kerja (reshuffle) terus bergulir. Salah satu kementerian yang kinerjanya disorot adalah Kementerian Perdagangan dibawah Menteri Rachmat Gobel. Salah satu penyebabnya adalah Gobel dinilai tidak cukup cepat merespons kenaikan harga beras. Juga tidak stabilnya beberapa harga makanan pokok.
Gobel menolak jika kementerian dibawahnya dianggap memiliki kinerja buruk di pemeritahan. "Kita sudah maksimal, tidak bisa melakukan perubahan dalam waktu tiga sampai enam bulan, kita juga harus membenahi sistem,” ujar Gobel dalam acara Hari Konsumen Indonesia di lapangan parkir Gedung Sarinah, Jakarta, Minggu (10/5). (Baca juga:
Pengamat: Menteri Gobel, Tedjo dan Andi Layak Dievaluasi)
Melambatnya roda ekonomi Indonesia, tidak semata-mata karena kondisi di dalam negeri. Gobel menilai bahwa kondisi perekonomian Indonesi dipengaruhi oleh pihak luar. Sebagai menteri, dirinya mengaku telah bekerja sesuai dengan apa yang sudah diberi dan diarahkan oleh Presiden. Lebih lanjut dia mengatakan Kementerian Perdagangan telah bersinergi dengan kementerian lain dan melakukan lobi-lobi dengan beberapa negara luar dalam memecahkan isu-isu perdagangan dan perekonomian di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski demikian, perihal rencana perombakan kabinet, Gobel menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden dalam melakukan reshuffel terhadap menteri-menteri kabinet Kerja. "Semua itu tergantung Presiden, kita semua ini hanya pembantunya,” ujarnya.
Wacana perombakan kabinet mencuat setelah beberapa target program pemerintahan tak tercapai dibawah pemerintahan. Misalkan, pertumbuhan ekonomi yang stagnan dikisaran 4 persen, padahal Jokowi inginkan capaian 7 persen selama lima tahun.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan keputusan perombakan kabinet (reshuffle) menunggu keputusan Presiden Jokowi. "Yang menentukan reshuffle kabinet itu presiden, jadi waktu kapan tepatnya presiden yang putuskan," kata JK.
Kendati pernah mengisyaratkan akan melakukan perombakan kabinet dalam waktu dekat, JK meminta semua pihak menanti keputusan presiden. Soalnya, keputusan perombakan kabinet merupakan wewenang prerogatif presiden.
Selain itu, JK menyebut Jokowi tak merombak kabinet berkali-kali. Oleh karenanya dibutuhkan momentum tepat. "Cari waktu yang tepat, kan tidak gampang," kata JK.
Untuk diketahui, Jusuf Kalla pernah mengisyaratkan akan ada perombakan kabinet dalam waktu dekat. JK menjelaskan perombakan kabinet dirasa perlu untuk mengintensifkan program kerja Jokowi-JK. Namun sayangnya, JK tak menjelaskan sektor kementrian mana yang menjadi sasaran perombakan.
Dalam pertemuan bersama para eksekutif media Selasa malam lalu (4/5/) di Istana Negara, Jokowi juga tak menyebut secara eksplisit kapan perombakan kabinet akan dilakukan. "Semua kinerja kementerian saat ini kita pantau, dan dievaluasi", ujarnya. "Reshuffle? Menurut Anda kapan sebaiknya dilakukan?," ujar Jokowi sambil tersenyum kepada para pemimpin media. (Baca juga:
Kuntoro: Beban Politik Reshuffle Terberat Ada di Jokowi)
Kinerja kementerian bidang ekonomi mendapat kritikdari Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Victor Laiskodat. Dia menilai Presiden Joko Widodo perlu untuk merombak jajaran menteri perekonomian Kabinet Kerja. Padahal diketahui, Partai NasDem merupakan anggota koalisi pendukung Jokowi -sebutan akrab Presiden Joko Widodo.
"Menurut saya yang perlu direshuffle itu perekonomian. Ekonomi sekarang ini lagi ambruk," ujar Victor.
Mulai dari Menteri BUMN, Menteri Keuangan, menurut Viktor, hingga Menteri Koordinator bidang Perekonomian dinilai paling layak untuk di reshuffle. "Sebut saja. Rini Soemarno, Bambang, terus Sofyan Djalil," katanya. Lalu, tambahnya, "Menteri Perindustrian (Saleh Husin), dan Menteri Perdagangan (Rahmat Gobel) juga termasuk." Baca FOKUS:
Utak Atik Rombak Menteri Jokowi (hel/hel)