Jakarta, CNN Indonesia -- Tahapan proyek pembangunan infrastruktur baru di DPR RI dimulai hari ini, Kamis (21/5) di lapangan basket kompleks DPR RI. Ketua Tim Implementasi Reformasi DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan jika gedung-gedung yang akan dibangun oleh DPR RI bukan berstatus sebagai gedung Indonesia melainkan gedung dunia.
Selain itu Fahri menambahkan jika pembangunan tersebut dilakukan untuk mengembalikan serangkaian imajinasi publik. Oleh sebab itulah, kawasan yang pertama dibangun akan diperuntukan kepada publik dan diberi nama Alun-alun Demokrasi.
"Serangkaian imajinasi publiklah yang ingin kami kembalikan ke sini, maka kami ambil keputusan untuk membuka kembali kawasan ini menjadi kawasan publik," ujar Fahri saat membuka acara di lapangan basket DPR RI, Kamis (21/5).
"Untuk sementara waktu kawasannya akan diberi nama Alun-Alun Demokrasi," ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
DPR, kata Fahri telah menyerahkan 20 hektar lahan milik mereka untuk diberikan kepada publik dan dijadikan ruang publik. Hal tersebut, lanjutnya, seakan menampar omongan pesimistis dan pikiran negatif terkait proyek megah DPR ini.
Lebih jauh Fahri mengungkapkan lokasi Alun-Alun Demokrasi yang cukup dekat dengan kawasan gedung DPR RI akan membuat aspirasi yang nanti publik utarakan akan didengar oleh anggota dewan. Hal itu tidak seperti saat mereka melakukan unjuk rasa di luar DPR yang akhirnya melakukan pengrusakan gerbang dan membuat jalanan macet.
"Selama ini pintu DPR dihancurkan karena kami tidak bisa mendengar aspirasi publik saat melakukan unjuk rasa," ujar Fahri.
"Dengan adanya kawasan publik ini maka aspirasi rakyat akan bisa didengar oleh pimpinan DPR dan akan semakin mendekatkan publik dengan anggota dewan," katanya.
Sebelumnya DPR RI membentuk tim Implementasi Reformasi DPR yang memiliki tujuan untuk melakukan penguatan kelembagaan. Dalam tim yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tersebut, ada tujuh pembangunan yang menjadi rencana pokok tim tersebut.
Salah satu rencana pembangunan yang akan dimulai pada 2015 ini adalah pembangunan alun-alun demokrasi yang berbentuk plaza reformasi bagi publik. "Tempat ini akan menjadi tempat unjuk rasa dan penyampaian aspirasi publik terbesar di Indonesia," kata Fahri di ruang rapat paripurna, Rabu (20/5).
Sebagai tempat yang disiapkan khusus untuk menyampaikan pendapat, pelaksanaan unjuk rasa pun akan sangat dilindungi sebagai mimbar yang damai dan aman. "Selama ini demo selalu menghasilkan kemacetan dan karena itu maka kami sediakan tempat yang cukup bagi partisipasi publik," kata Fahri.
(pit)