Golkar Ingin Ikut Pilkada, Aburizal dan Agung Temui JK

Jakarta, CNN Indonesia -- Pasca putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengabulkan sebagian gugatan Aburizal Bakrie, kubu Agung Laksono langsung mempersiapkan diri untuk mengajukan banding. Namun selain itu, Agung Laksono pun membuka kembali peluang islah agar Partai Golkar bisa ikut pemilihan kepala daerah serentak yang digelar akhir 2015.

Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal Golkar Munas Bali mengatakan kubunya masih menyusun landasan kesepahaman sebelum membicarakan islah dengan Agung Laksono. Menurutnya, opsi islah yang dilandaskan hanya untuk bisa mengikuti Pilkada 2015 akan menimbulkan masalah baru.

"Itu kan namanya islah terbatas, islah khusus, atau islah transisi. Itu kata para ahli. Namun persoalannya, jika itu dilakukan, bagaimana mau menghadapi pilkada?" kata Idrus. "Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum dikatakan yang bisa ikut pilkada adalah yang sudah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia," ujarnya.

Pilihan Redaksi Jokowi Tak Akan Intervensi soal Konflik Golkar dan PPP JK Tak Tampik Perannya Di Balik Upaya Islah Golkar PPP-Golkar Terancam Tak Ikut Pilkada, PDIP Tak Merasa Untung Dua Opsi Lain agar Golkar dan PPP Bisa Ikut Pilkada

Idrus beranggapan jika islah Golkar tercipta hanya agar bisa ikut Pilkada 2015, maka Golkar sangat rawan digugat. Apalagi jika Partai Golkar menang di pilkada. Gugatan berpotensi bisa muncul dari pihak-pihak yang punya kepentingan di pilkada.

"Katakan kami menang, tapi lalu yang kalah menggugat karena ada masalah keabsahan (Golkar) di sini. Makanya menurut saya (konflik Golkar) ini harus dituntaskan. Jangan sepotong-potong," kata Idrus.

Sebelumnya Ketua Umum Golkar Munas Bali, Aburizal Bakrie, dan Idrus Marham berencana untuk bertemu kembali dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga tokoh senior Golkar pada Jumat (22/5) atau Sabtu (23/5). Namun pada pertemuan tersebut, Agung Laksono selaku Ketua Umum Golkar Munas Ancol belum diundang untuk ikut berdiskusi.

Idrus Marham mengatakan pertemuan dengan Agung Laksono akan diatur setelah pertemuan dengan JK dilakukan. Menurutnya, perlu ada persiapan mengenai landasan kesepahaman sebelum bertemu Agung.

"Yang namanya pertemuan harus ada kesepahaman terlebih dahulu mau berangkat dari mana. Dalam pertemuan dengan JK pun tidak ada kubu Bali atau Ancol, tapi yang ada adalah kubu Riau (Munas Riau tahun 2009). Memang kebetulan kubu Riau itu Ketua Umumnya Pak Aburizal dan sekjennya saya," ujar Idrus.

Idrus mengatakan dia dan Aburizal Bakrie sebelumnya juga sudah bertemu JK pada Senin (18/5), tepatnya setelah putusan PTUN keluar. Sementara keesokannya, Selasa (19/5), kabarnya giliran kubu Agung Laksono yang bertemu JK. (hel)