DPR Gelar Rapat Gabungan dengan Pemerintah Bahas Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan pemerintah mengadakan rapat gabungan membahas temuan BPK atas dugaan suap anggaran KPU dan persiapan akhir pilkada 2015, pada Kamis (25/6) siang ini.

Pertemuan tersebut akan dihadiri oleh Komisi II DPR dan Komisi III DPR. Sementara, dari pihak pemerintah akan hadir Jaksa Agung HM Prasetyo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Mendagri Tjahjo Kumolo. Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan pertemuan tersebut diinisiasi oleh Komisi II dan III DPR.

"Nanti pukul 13.00 WIB meneruskan permohonan Komisi II dan Komisi III, akan ada lembaga lain yang ikut rapat gabungan," kata Taufik saat ditemui di Kompleks DPR, Kamis (25/6).

Pilihan Redaksi KPU: Temuan BPK Tak Pengaruhi Pilkada Soal Kasus KPU, Ketua DPR Percayakan ke Komisi II Polri Siap Bongkar Ketidakpatuhan Anggaran KPU KPU Didesak Klarifikasi Temuan BPK pada Pemilu 2014

Taufik menjelaskan pertemuan tersebut akan membahas diantaranya tentang temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait audit terhadap KPU. Total temuan BPK tentang ketidakpatuhan anggaran KPU mencapai Rp 334 Miliar yang terdiri dari tujuh jenis temuan ketidakpatuhan, yakni indikasi kerugian negara Rp 34 miliar; potensi kerugian negara Rp 2,2 miliar; kekurangan penerimaan Rp 7,3 miliar; pemborosan Rp 9,7 Miliar; yang tidak diyakini kewajarannya Rp 93 miliar; lebih pungut pajak Rp 1,35 miliar; dan temuan administrasi Rp 185,9 miliar. (Baca Juga: KPU Didesak Klarifikasi Temuan BPK pada Pemilu 2014)

"Proporsi tindak lanjut temuan BPK itu juga merupakan hal yang normal saja," katanya.

Namun, dia mengatakan temuan ketidakpatuhan penggunaan anggaran telah mengikis kepercayaan publik terhadap kredibilitas KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Selain DPR, Kapolri juga telah menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti temuan BPK tersebut. Meski demikian, Kapolri mempersilakan BPK untuk memilih institusi penegak hukum mana yang dipercayai mengusut temuan tersebut.

Mengenai kasus KPU tersebut, sebelumnya, Ketua DPR, Setya Novanto, juga telah mempercayakan Komisi II DPR untuk mencari jalan keluar terkait temuan BPK soal ketidakpatuhan anggaran KPU. (Lihat Juga: Soal Kasus KPU, Ketua DPR Percayakan ke Komisi II)

"Ini persoalan yang sangat serius. Kami harap pimpinan Komisi II dan KPU bisa menghasilkan keputusan terbaik. Belum lagi soal kesiapan Bawaslu karena karena pendanaannya belum disiapkan," katanya saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/6).

Selain pembahasan tentang temuan BPK, rapat gabungan juga akan menyoroti tentang persiapan akhir Pilkada 2015. Hal itu sebagaimana disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Tjahjo mengatakan rapat tersebut juga akan dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum. Menurut Tjahjo, KPU dan Bawaslu turut diundang lantaran pembahasan rapat gabungan tersebut adalah soal persiapan akhir Pilkada 2015. (utd)