Polri Terjunkan 255 ribu Personel Amankan Pilkada 2015

Jakarta, CNN Indonesia -- Meski anggaran untuk pengamanan Pilkada 2015 belum sepenuhnya tersedia, Kepolisian Republik Indonesia mengaku siap untuk melakukan pengamanan pilkada. Bahkan, Polri sudah menyiapkan angka konkret personel yang akan diturunkan untuk mengamankan Pilkada 2015.

Pilihan Redaksi Ketua KPU: Pilkada Serentak Tak Ditunda Meski Penuh Dinamika Ketua KPU: Parpol Selesaikan Konflik Internal Demi Pilkada Surat Edaran KPU Soal Petahana Khusus untuk Pilkada 2015 Anggaran Pengamanan Pilkada di Daerah Dipastikan Bervariasi

Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Komisaris Jenderal Putut Eko Bayu Seno mengatakan akan ada 255,362 personel Polri yang siap bertugas di hari H pelaksanaan Pilkada 2015. Jumlah tersebut terbagi atas anggota dari Mabes Polri dan kabupaten/kota serta provinsi.

"Polri akan melibatkan personil sebanyak 255,362 personil yang terdiri dari 3929 personil dari Mabes Polri, dan 251,433 personil yang tersebar pada kabupaten/kota dan provinsi yang akan melaksanakan pilkada serentak," ujar Putut di kompleks DPR RI, Kamis (25/6).

Selain itu, Putut mengatakan Polri juga menyiapkan sekitar 15 ribu personel Brimob Polda yang bertugas untuk menghadapi kontigensi. Tak lupa, bantuan dari TNI pun dipersiapkan untuk memastikan ketertiban masyarakat bisa terjaga dari tahap persiapan hingga pelaksanaan pilkada.

Ada dua langkah yang akan dilakukan Polri dalam rangka pengamanan pilkada. Strategi pertama adalah menjaga dan memelihara keamanan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif sejak tahapan kesiapan penyelenggaraan pemilu dan tahap konsolidasi.

Strategi kedua adalah melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap setiap tahapan pemilu sehingga mampu mengantisipasi dan meminimalisasi potensi gangguan yang muncul.

"Dalam rangka mengantisipasi permasalahan dan pontensi kerawanan, Polri akan menggelar operasi kepolisian mandiri wilayah dengan sandi operasi mantap praja 2015," kata Putut.

Tak lupa, deteksi intelijen pun digunakan Polri sebagai persiapan menjaga dan mengamankan jalannya proses pilkada serentak. Polri, kata Putut, telah mengidentifikasi potensi kerawanan yang diduga akan terjadi di masing-masing tahapan pilkada sejak pencetakan logistik, distribusi logistik, hingga pada tahapan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

"Potensi yang muncul bersifat biasa tapi dapat berdampak pada instabilitas pengamanan nasional apabila tidak dilakukan langkah antisipasi sedini mungkin," ujar Jenderal bintang tiga tersebut.

Pilkada serentak periode pertama akan dilaksanakan pada akhir tahun untuk pemilihan 269 Kepala dan Wakil Kepala Daerah, yang meliputi sembilan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 224 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta 36 pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. (meg)