Reshuffle, Jokowi Dianggap Tetap Perlu Akomodasi Parpol

Jakarta, CNN Indonesia -- Posisi Presiden Jokowi yang dinilai lemah di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat membuatnya tak dapat mengesampingkan kepentingan partai politik dalam perombakan kabinet. Jokowi dikabarkan hendak melakukan reshuffle usai lebaran.

“Harus diakui, walau Indonesia menggunakan sistem presidensial, kekuatan di parlemen penting dan menentukan sehingga sebisa mungkin Presiden mengkombinasikan faktor hubungan dengan DPR dan kualitas menteri (dalam merombak kabinet),” kata pakar politik Indo Barometer Muhammad Qodari di Jakarta, Sabtu (27/6).

Pilihan Redaksi Relawan Jokowi: Ekonomi RI Darurat, Rombak Menterinya Dengar Kabar Rini akan Digeser Jokowi, PDIP Siapkan Pengganti Pakar: Jokowi Pasti Pertimbangkan Ucapan Mega soal Reshuffle

Bagaimanapun, menteri yang tak kompeten tak bakal memiliki kinerja bagus. Oleh sebab itu kualitas calon menteri tetap penting dalam mempertimbangkan reshuffle kabinet, yakni siapa-siapa saja menteri yang dicopot atau direposisi.

Buruknya kinerja menteri diperparah dengan lemahnya pemerintah ketika berhadapan dengan DPR. Oleh sebab itu, ujar Qodari, Presiden mesti menyeimbangkan diri dengan parlemen untuk menciptakan pemerintahan yang kokoh.

Salah satu cara memperkuat posisi pemerintah ialah dengan mengakomodasi kepentingan partai politik sehingga terbentuk hubungan baik dengan fraksi-fraksi di DPR sebagai kepanjangan tangan partai.

Saran Qodari untuk menggabungkan kompetensi calon menteri dengan kepentingan partai dalam merombak kabinet tak disepakati oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat Pro-Jokowi, Buri Arie Setiadi. Ia berpendapat reshuffle harus murni dilakukan atas dasar kinerja menteri dan profesionalitas calon menteri.

“Biarkan saja Presiden sebagai mandataris rakyat memutuskan reshuffle tanpa pengaruh dari elite dan golongan politik tertentu. Berikanlah wewenang penuh kepada Presiden untuk itu," kata Budi .

Sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Presiden Jokowi telah menerima masukan dari berbagai pihak terkait reshuffle kabinet. “Jadi biarkan Presiden memutuskan sendiri. Sesuai UU, reshuffle itu hak prerogatif Presiden,” ujarnya. (Baca Luhut: Presiden Cukup Data untuk Putuskan Reshuffle Kabinet)

Sumber CNN Indonesia menyatakan ada 17 menteri yang telah dievaluasi Istana. Dari jumlah itu, empat menteri telah ditandai dan diusulkan untuk diganti karena dinilai berkinerja buruk. (Baca juga Jokowi: Saya Sudah Ngomong, Kalau Dicopot ya Dicopot!)

Keempat menteri itu seluruhnya jajaran bidang ekonomi, yakni Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago.

Kamis pekan lalu (18/6), Jokowi sudah menyebut ada kementerian yang mendapat rapor merah. Hal itu ia sampaikan usai seluruh kementerian mengumpulkan laporan kinerja periode November 2014-Mei 2015 sekaligus laporan perencanaan periode Juni-November 2015. Jokowi mengatakan selalu mengevaluasi kinerja menterinya melalui berbagai laporan dan melihat hasil kerja mereka di lapangan. (agk)