Diuji DPR Siang Ini, Jenderal Gatot Dicecar Soal Hercules

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan kepada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo. Uji kelayakan ini berkaitan dengan dicalonkannya Gatot sebagai Panglima TNI. Diketahui, Jenderal Gatot merupakan pilihan Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Jenderal Moeldoko yang saat ini menjabat sebagai Panglima TNI.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan berulang kali jatuhnya pesawat TNI akan menjadi salah satu bahan pembahasan dalam uji kelayakan dan kepatutan nanti.

Pilihan Redaksi Posisi Wakil Panglima TNI Bakal Punya Fungsi Komando Kemelut Ambalat Jadi PR Panglima TNI Baru KSAD Gatot Sebut Proxy War Tantangan Pertahanan Indonesia Delapan Persoalan untuk Calon Panglima TNI JK: Bintang Empat Jadi Nilai Utama Panglima TNI

"Ini sudah jadi lampu merah yang tidak bisa dihindari lagi," ujar Mahfudz. (Baca: Presiden Jokowi Sampaikan Belasungkawa Lewat Twitter)

Menurutnya, hal ini sangat penting untuk dibahas karena TNI bukan hanya kehilangan pesawat tempur, namun juga sering kali kehilangan prajurit-prajurit terbaiknya. Menurutnya, kejadian yang terus berulang ini tidak dapat lagi menjadi alasan bagi pemerintah terutama Kementerian Pertahanan dan TNI untuk melakukan modernisasi alutsista dengan pembelian barang bekas melalui pola hibah.

Ia pun berharap Panglima TNI selanjutnya tak lagi melakukan pengadaan alutsista bekas untuk TNI. Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menilai alutsista tua harus diputuskan untuk grounded.

Hal serupa diutarakan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais. Menurutnya, hal mengenai ketahanan alutsista akan menjadi agenda pembahasan dalam uji kelayakan kepada Jenderal Gatot yang rencananya akan digelar pada pukul 14.00 WIB nanti.

Tak lupa juga, Hanafi mengatakan Komisi I DPR akan mempertanyakan perlunya evaluasi atas pola hibah ini. (Baca: Pesawat TNI Jatuh, Komisi I DPR: Hentikan Hibah Pesawat)

"Kalau tidak mau (hibah) kan harus beli baru. Konsekuensinya ke anggaran," tutur politikus Partai Amanat Nasional ini.  (obs)