Megawati Beri Arahan untuk Hadapi Kampanye Pilkada Serentak

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberi wejangan kepada kadernya yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak 2015. Arahan tersebut disampaikan setelah resmi melantik Badan Pemenangan Pemilu dan Badan Saksi Nasional untuk menyongsong pilkada. (Baca: Megawati Lantik Badan Pemenangan Pilkada 2015)

Wejangan diberikan Megawati dengan menitikberatkan pada persiapan rangkaian selanjutnya, yaitu masa kampanye. Alasannya adalah karena ini pertama kalinya pilkada dilaksanakan secara serentak dengan sejumlah aturan yang berbeda.

"Persiapan kampanye sampai saat ini sedang kita rancang di DPP untuk nantinya bisa disosialisasikan apa saja yang bisa dilakukan ataupun yang tidak bisa dilakukan," kata Megawati saat memberikan arahan di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (27/8).

Pilihan Redaksi Calon Boneka Muncul Karena Lobi Antar Parpol Populi Center Sebut Wawasan Masyarakat tentang Pilkada Rendah PDIP Enggan Disalahkan Soal Calon Tunggal Pilkada Ajukan Kader di Daerah Sepi Peminat, PDIP Siap Berkoalisi

Meskipun beberapa daerah terancam batal ikut pilkada lantaran masalah pasangan calon tunggal, Megawati tetap mewanti agar anak buahnya bersiap. (Baca: Politik Pragmatis Parpol Picu Munculnya Calon Tunggal)

Megawati mengatakan partainya sudah berkonsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan cara kampanye yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Maka dari itu, kata Megawati, cara baru tersebut sangat perlu untuk disosialisasikan.

Tak hanya dengan KPU, konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri pun dilakukan agar pilkada bisa berjalan dengan sukses. "Ini momen untuk melihat apakah PDI Perjuangan siap dan mampu mengikuti dan menjalankan persiapan dalam rangka menyambut Pilkada 2015," kata Megawati. (Baca: Jokowi Siap Konsultasi dengan Lembaga Tinggi Masalah Pilkada)

Sebelumnya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan badan pemenangan tersebut akan mendukung para calon kepala daerah yang sebelumnya sudah dididik oleh PDI Perjuangan.

"Badan Pemenang Pemilu dan Badan Saksi merupakan alat pemenangan yang akan memberikan dukungan efektif bagi para calon kepala daerah yang sudah dididik," kata Hasto, Kamis (27/8).

Hasto menambahkan elektabilitas PDI Perjuangan yang mencapai 35,7 persen menambah momentum PDI Perjuangan untuk berkonsolidasi dan membangun komitmen kerakyatan.

"Elektabilitas ini akan menjadi alat untuk berpihak pada wong cilik sebagaimana ditunjukan kader PDI Perjuangan yang saat ini tengah menjabat, seperti Ganjar Pranowo dan lain-lain," kata Hasto.

Sebelumnya, KPU menetapkan 59 pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti gelaran pilkada serentak pada 9 Desember mendatang.

"Total yang tidak memenuhi syarat 59 pasangan calon. Terdiri 22 pasangan calon yang berasal dari dukungan partai politik atau gabungan partai politik dan 37 pasangan calon perseorangan," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam konferensi pers di Kantor KPU, Senin (24/8) malam. (obs/obs)